BI Rilis Aturan Sertifikat Deposito agar Bank Mudah Cari Dana

Instrumen ini diklaim bisa membuat likuiditas bank lebih baik dan biaya dana lebih efisien.
Desy Setyowati
23 Maret 2017, 20:21
Bank Indonesia
Arief Kamaludin|KATADATA

Bank Indonesia (BI) akhirnya merilis payung hukum bagi transaksi sertifikat deposito atau Negotiable Certificate of Deposit (NCD). Tujuannya, agar lebih banyak bank yang menerbitkan instrumen tersebut guna mencari alternatif pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK).

Payung hukum tersebut yaitu Peraturan BI (PBI) Nomor 19/2/PBI/2017. Peraturan itu berlaku efektif mulai Juli tahun ini. Kepala Departemen Pengembangan Pendalaman Pasar Keuangan BI Nanang Hendarsyah pun yakin, penerbitan NCD bisa meningkat dua kali lipat pasca berlakunya aturan ini.

Keyakinan Nanang tersebut lantaran melihat tingginya nilai NCD yang sudah diterbitkan bank meski belum ada legalitas dari BI. Pada Maret 2015, BI mencatat NCD yang diterbitkan nilainya sekitar Rp 14 triliun. Sedangkan, pada Maret 2017 ini, nilainya sudah mencapai Rp 20,25 triliun.

“Kalau dibanding dua tahun lalu sudah naik sekitar Rp 6 triliun. Dengan adanya aturan ini, kami yakin bisa naik lebih dari dua kali lipat karena sudah ada payung hukumnya,” kata dia dalam acara Bincang-Bincang Media (BBM) di Gedung BI, Jakarta, Kamis (23/3). (Baca juga: BI Dorong Korporasi Terbitkan Surat Berharga untuk Modal Kerja)

NCD adalah produk bank berupa deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan. NCD tersebut bisa jadi sumber pendanaan alternatif bagi bank di luar dana pihak ketiga (DPK) yang berupa tabungan, giro, dan deposito.

Sejauh ini, pendanaan bank memang masih didominasi DPK. Rinciannya, sebanyak Rp 2.160,7 triliun dari deposito, Rp 1.551,8 triliun tabungan, dan hanya Rp 1.204,2 triliun dari penerbitan surat berharga.

Nanang menjelaskan, penerbitan NCD yang bertenor lebih panjang dari DPK juga bisa memberikan keleluasaan bagi bank untuk menyalurkan kredit-kredit jangka panjang. Bank juga bisa menyalurkannya dana dari penerbitan NCD untuk kredit yang bertenor sama untuk menghindari mismatch (ketidaksingkronan) antara pendanaan dengan kredit.

Instrumen ini juga bisa membuat likuiditas bank lebih membaik karena bisa dijadikan agunan dalam melakukan transaksi repo. Repo merupakan transaksi jual beli instrumen efek. Dengan begitu, bank juga jadi memiliki pilihan tambahan untuk mendapat pendanaan. (Baca juga: BI Pantau Likuiditas Bank Aman meski Banjir Surat Utang)

“Kalau enggak mau jual NCD-nya, instrumen ini bisa dijadikan agunan untuk transaksi repo. Karena (NCD) sifatnya jangka pendek, jadi lebih berkembang, risiko harganya juga lebih rendah dibanding Surat Berharga Negara (SBN). Hanya saja, kalau beli NCD, diskonto (bunga yang didapat),” ujar dia.

Lebih jauh, instrumen ini juga diyakini bisa membuat biaya dana bank jadi lebih murah. “Karena ada tambahan instrumen bagi bank untuk kelola likuiditas, maka pembentukan suku bunga lebih merata dan strukturnya lebih baik jadi likuiditas lebih efisien,” ujarnya.

Bagi investor, instrumen ini juga menarik sebab bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Artinya, bila investor sewaktu-waktu membutuhkan dana, maka tinggal menjualnya di pasar sekunder. Bunga yang ditawarkan juga dinilai cukup menarik yakni 5-8 persen, lebih tinggi dibanding deposito bank. Selain itu, jika NCD ini sudah ditransaksikan secara aktif, proses pembentukan harganya pun akan lebih efisien.

Secara garis besar, BI mengatur lima hal dalam peraturan NCD ini. Pertama, kriteria NCD yang diterbitkan harus berbentuk tanpa warkat (scripless) sehingga terjamin keamanannya, tata kelolanya lebih baik, dan sesuai dengan standar internasional. Adapun, bunga yang dibayarkan secara diskonto. Minimal NCD yang diterbitkan sebanyak Rp 10 miliar, dengan tenor paling singkat setahun dan terlama tiga tahun.

Kedua, perizinan penerbit dan lembaga pendukung pasar NCD. Bank yang menerbitkan wajib mendapat izin dari BI, kecuali bila tidak berniat mentransaksikan NCD-nya. Perusahaan efek ataupun pialang yang menjadi perantara juga harus mendapat izin. 

Ketiga, transaksi NCD dilakukan secara langsung atau melalui perantara yang penyelesaiannya paling lama lima hari kerja setelah transaksi. Perhitungan harganya bisa mengacu pada suku bunga acuan yang berlaku umum di pasar. Keempat, harus melaporkan kepada BI atas penerbitan dan transaksi NCD tersebut.

“Aturan ini akan berlaku Juli 2017 berbarengan dengan commercial paper (surat berharga komersial) yang aturannya akan kami terbitkan Mei 2017,” ujar dia.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait