Bank Dunia Prediksi Defisit Anggaran Berisiko Naik Jadi 2,6 Persen

“Pemungutan pajak di awal tahun ini masih tercatat rendah. Kami melihat itu masih menjadi tantangan,” kata Ekonom Bank Dunia Hans Anand Beck.
Desy Setyowati
22 Maret 2017, 15:03
Bank Dunia
Arief Kamaludin | Katadata

Bank Dunia memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 bakal mencapai 2,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau melebihi defisit anggaran tahun sebelumnya. Penyebabnya, penerimaan negara masih seret.

“Keseimbangan fiskal pemerintah pusat diproyeksikan sebesar 2,6 persen dari PDB di 2017, lebih besar dari tahun lalu 2,46 persen,” ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves dalam acara Indonesia Economic Quarterly di Energy Building, Jakarta, Rabu (22/3).

Proyeksi Bank Dunia tersebut juga melebihi target defisit anggaran pemerintah yang sebesar 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 330,2 triliun. (Baca juga: Ditjen Pajak Bidik Rp 4.000 Triliun Harta di Luar Negeri Lewat AEoI)

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Ekonom Bank Dunia Hans Anand Beck menjelaskan, kenaikan defisit anggaran seiring dengan tren penurunan penerimaan pajak. Ia melihat, beberapa sektor bisnis masih menunjukkan pelemahan yang kemudian berdampak pada setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Pemungutan pajak di awal tahun ini masih tercatat rendah. Kami melihat itu masih menjadi tantangan. Maka, penting bagi pemerintah untuk melanjutkan reformasinya,” kata Hans. (Baca juga: Ditjen Pajak Prediksi Google Bayar Kewajiban Pajak Bulan Ini)

Meski begitu, bila mengacu pada data Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan di awal tahun ini membaik dibanding tahun lalu. Sepanjang Januari-Februari, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp 134,6 triliun, atau tumbuh 8,15 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Tim Reformasi Perpajakan dan Ditjen Pajak juga bakal segera menentukan kebijakan cepat guna meningkatkan penerimaan. Sejauh ini, menurut dia, tim reformasi masih melakukan evaluasi. 

“Tim reformasi dan dari pajak (Direktorat Jenderal Pajak) meminta waktu untuk mengevaluasi Maret sampai April ini,” ucapnya. Adapun, upaya pengejaran penerimaan saat ini dianggap sulit karena amnesti pajak yang masih berlangsung. (Baca juga: Tim Reformasi Pajak, Sri Mulyani Libatkan KPK, IMF, Pengusaha)

Di sisi lain, Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan menilai target penerimaan tahun ini masih terlalu tinggi. Karena itu, ia memperkirakan akan terjadi selisih antara target dengan realisasi (shortfall) pajak sebesar Rp 120 triliun sampai Rp 127 triliun tahun ini.

Meski begitu, shortfall tersebut lebih kecil dari tahun lalu yang mendekati Rp 250 triliun. "Penerimaan pajak mungkin akan berkurang (tidak sesuai target) atau shortfall, kalau tahun lalu Rp 250 triliun dan tahun ini setengahnya lah Rp 127 triliun,” ujar Anton saat media briefing di Jakarta, Senin (6/3).

Menurut Anton, salah satu penyebab shortfall adalah masih berlangsungnya program amnesti pajak (tax amnesty) hingga akhir Maret ini. Ia pun memprediksi, defisit anggaran berpeluang melebar dari target 2,41 persen menjadi 2,6 persen. Meski begitu, Menteri Keuangan tentu akan menjaga defisit anggaran sehingga tak mendekati batasnya. Karena itu, ia memperkirakan pemerintah akan membatasi belanja.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait