Dirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data Nasabah

Selain pegawainya yang dipilih, data nasabah yang bisa dibuka semestinya berdasarkan profil risiko terkait peluang menghindari pajak.
Desy Setyowati
6 Maret 2017, 12:07
Ken pajak
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi memastikan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang keterbukaan data nasabah bank untuk perpajakan akan mengatur juga mengenai jaminan keamanan atas data tersebut. Nantinya, tidak sembarang pegawai pajak bisa mengakses data itu.

"Perppu nanti akan diatur penjaminan datanya. Siapa (pegawai Ditjen Pajak) yang bisa lihat datanya," tutur Ken di Kementerian Keuangan, Jakarta, pekan lalu. (Baca juga: Data Bank Siap Dibuka, Jokowi Beri Peringatan Terakhir Tax Amnesty)

Seperti diketahui, pemerintah tengah menggodok Perppu untuk memberikan akses kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk membuka data nasabah perbankan. Peraturan tersebut bertujuan untuk mensukseskan kerja sama global: keterbukaan informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) untuk keperluan perpajakan.

Rencananya, keterbukaan data akan duluan berlaku untuk data perbankan nasabah asing, baru kemudian nasabah domestik. (Baca juga: Bank Setop Transaksi Nasabah Asing yang Enggan Buka Data)

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, memang seharusnya hanya pegawai yang menduduki jabatan tertentu di Ditjen Pajak yang bisa membuka data nasabah perbankan. Selain pegawainya yang dipilih, data nasabah yang bisa dibuka pun semestinya berdasarkan profil risiko terkait peluang menghindari pajak.

Dia mencontohkan, nasabah bisa dibagi dalam tiga kategori yakni berisiko tinggi menghindari pajak, sedang, dan rendah. Kategori tersebut bisa dibuat dengan mengacu pada data kementerian dan lembaga. Bila diketahui bahwa nasabah tertentu berpeluang menghindari pajak, maka pegawai Ditjen Pajak bisa membuka data nasabah yang bersangkutan.

Dengan jalan itu, menurut Prastowo, kerahasiaan dan keamanan data nasabah tetap bisa dijaga. Jadi, "Perppu ini sifatnya conditional, jadi tetap ada secrecy. Nantinya ada jabatan tertentu yang bisa buka. Itu pun hanya nasabah tertentu yang datanya dibuka," ujarnya. (Baca juga: OJK Siapkan Sistem Pertukaran Data Nasabah Bank Antarnegara))

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Perbanas Anika Faisal mengatakan, secara umum perbankan sudah siap menjalankan AEoI karena sudah berpengalaman menjalankan pertukaran data nasabah asing dengan otoritas pajak Amerika Serikat (AS).

Sekadar informasi Indonesia memang memiliki perjanjian bilateral dengan AS untuk membantu pelaksanaan Undang-undang Kepatuhan Pajak Warga Asing alias Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) yang berlaku di Negeri Paman Sam tersebut.

Hanya saja, menurut Anika, perbankan memang masih mempertanyakan mengenai jaminan atas data perbankan yang diberikannya."Kami enggak khawatir (dengan AEoI ini). Sejak 2015 lalu perbankan sudah siap. Cuma memang mereka minta jaminan datanya," ujar dia.

Sekadar informasi, pemerintah memperkirakan Perppu ini selesai pada Mei 2017 dan berlaku efektif pada 2018. Perppu ini nantinya akan menggantikan beberapa pasal yang terkait dengan kerahasiaan bank. Pasal yang dimaksud berasal dari empat undang-undang (UU) yakni UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar modal, serta UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait