Bank Setop Transaksi Nasabah Asing yang Enggan Buka Data

Perbankan yang tidak mau membuka data nasabahnya juga akan dikenakan sanksi.
Desy Setyowati
3 Maret 2017, 17:49
Pelayanan Nasabah Bank | KATADATA
KATADATA

Perbankan bakal menghentikan layanan bagi nasabah asing yang enggan membuka datanya untuk keperluan perpajakan. Kebijakan tersebut seperti diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 25 Tahun 2015 tentang pertukaran data nasabah asing.

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak John‎ Hutagaol menjelaskan, bank akan menolak permohonan nasabah asing yang hendak membuat rekening baru namun enggan membuka datanya untuk keperluan perpajakan. Sedangkan bagi nasabah yang sudah memiliki rekening tapi enggan membuka datanya, maka tidak bisa lagi melakukan transaksi melalui sistem perbankan.

"Kalau dia mau transaksi, sudah tidak bisa," kata John usai acara seminar bertajuk “Implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI)” di Jakarta, Jumat (3/3). (Baca juga: OJK Siapkan Sistem Pertukaran Data Nasabah Bank Antarnegara)

Seperti diberitakan sebelumnya, mulai tahun depan, Indonesia akan mengikuti kerja sama global: Automatic Exchange of Information (AEoI) alias pertukaran informasi secara otomatis untuk keperluan perpajakan. Informasi yang akan dipertukarkan yaitu informasi finansial.

Untuk itu, pemerintah tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang akan mengatur soal keterbukaan data nasabah asing.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menjelaskan, instansinya juga sudah mengeluarkan surat edaran berisi permintaan kepada nasabah asing membuka data perbankannya. “Surat edaran ini akan mendukung Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 yang telah ada,” katanya.

Selanjutnya, keterbukaan data nasabah juga akan diberlakukan untuk nasabah domestik. Namun, penerapannya masih menunggu revisi sejumlah undang-undang, seperti undang-undang perbankan, perbankan syariah, pasar modal, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). (Baca juga: Data Bank Siap Dibuka, Jokowi Beri Peringatan Terakhir Tax Amnesty)

Sejauh ini, ternyata belum semua bankir mengetahui soal kewajiban menyetop transaksi nasabah asing yang menolak membuka datanya terkait AEoI. Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Anika Faisal mempertanyakan hal itu saat menjadi pembicara dalam seminar AEoI tersebut. "Yang kami belum tahu, mekanismenya dan aturannya kalau nasabah menolak itu bagaimana?"

Meski begitu, Anika menjelaskan, perbankan sudah membuat formulir untuk diisi oleh nasabah mengenai persetujuan membuka datanya. Formulir tersebut dibuat untuk mengakomodir perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) terkait Undang-undang Kepatuhan Pajak Warga Asing alias Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) yang diimplementasikan mulai 2014.

Sesuai perjanjian itu, perbankan di Indonesia wajib melaporkan data rekening warga negara AS kepada otoritas pajak di negara tersebut. Dengan pengalaman itu, ia pun menekankan bahwa perbankan secara umum siap menjalankan AEoI.

Hanya saja, ia berharap pemerintah menyiapkan aturan dan sistemnya secara detail. Ia pun yakin nasabah tak akan lari, karena kebijakan ini juga diberlakukan oleh 101 negara lainnya yang tergabung dalam organisasi untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD). 

Di lain kesempatan, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan bahwa perbankan yang tidak mau membuka data nasabahnya juga akan dikenakan sanksi. Bentuk sanksinya tak akan jauh berbeda dengan yang diberlakukan dalam FATCA. (Baca juga: Ditjen Pajak Pastikan Keamanan Data Nasabah Bank)

Sekadar informasi, FATCA mengharuskan adanya pelaporan dari lembaga keuangan di luar AS kepada otoritas pajak di negara tersebut. Bagi lembaga keuangan yang tidak patuh akan diberlakukan non-compliance penalty berupa 30 persen pemotongan pajak (withholding tax) atas dana yang dikeluarkan. Dana yang dimaksud di antaranya untuk pembayaran dividen, bunga, maupun hasil penjualan aset.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait