Target PNBP Sumber Daya Alam Turun karena Pemerintah Kurang Data

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minerba mencapai Rp 30-40 triliun. Padahal, Ditjen Minerba Kementerian ESDM belum yakin jumlah produksinya,
Desy Setyowati
21 Februari 2017, 07:00
Migas
Dok. Chevron

Pemerintah menurunkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) dari Rp 90,5 triliun menjadi Rp 87 triliun tahun ini. Penyebabnya beragam, mulai dari rendahnya produksi minyak dan gas bumi (migas) hingga minimnya basis data yang dimiliki pemerintah sebagai dasar dalam memungut PNBP.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani memaparkan, persoalan produksi yang rendah masih akan menjadi tantangan PNBP dari bidang migas tahun ini. Rata-rata penurunan produksi migas mencapai enam persen per tahun, dengan tingkat pengembalian cadangan migas di bawah 50 persen dalam lima tahun terakhir. (Baca juga: Minim Eksplorasi, Indonesia Terancam Kekurangan Migas)

Ia memperkirakan, bila saat ini produksi minyak masih ditarget 815 ribu barel per hari dan gas 1,15 juta barel per hari, maka pada 2019 akan menurun hingga 20 persen. “Tantangan ke depan bagaimana meredam tren penurunan lifting minyak di bawah 600 ribu barel per hari dalam lima tahun ke depan,” kata Askolani dalam seminar bertema "Problem Defisit Anggaran dan Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara 2017" di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (20/2).

Sementara itu, di bidang pertambangan mineral dan batu bara (minerba), ia menyebut ada empat tantangan yang dihadapi guna memungut PNBP dari bidang tersebut. Pertama, banyaknya pemegang izin usaha pertambangan yang belum lengkap perizinannya. Dari total 9.433 pemegang izin usaha pertambangan, hanya sekitar 6.219 yang status izinnya sudah clean and clear

Kedua, proses renegosiasi kontrak atas 10 perusahaan kontrak karya (KK) dan 51 perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) belum selesai. Ketiga, pengawasan atas volume dan kalori batubara yang diproduksi dan dijual belum optimal. 

Keempat, belum adanya basis data dan sistem informasi terkait data produksi, harga, volume penjualan, dan jenis komoditas secara terintegritas. “Dari minerba ini, PNBP-nya bisa sampai Rp 30-40 triliun. Kelemahannya selama ini adalah verifikasi. Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum meyakini berapa produksinya, PNBP-nya, dan pajak yang disetor,” ujar dia.

Minimnya basis data juga jadi tantangan dalam mengejar PNBP di bidang SDA lainnya, misalnya perikanan. Di bidang tersebut juga ada persoalan pencurian ikan atau illegal fishing. “Di kehutanan juga begitu, verifikasi dan pengawasannya belum optimal. Itupun karena data base yang belum ada. (Selain itu) Illegal logging (pembalakan liar),” tutur Askolani.

(Baca juga: Upaya Menteri Susi Perangi Pencurian Ikan)

Bidang PNBP

2016

2017

APBN Perubahan

Realisasi Sementara

%

APBN

PNBP        

Rp 245,1 triliun

Rp 262,1 triliun

106,9

Rp 250 triliun

PNBP SDA

Rp 90,5 triliun

Rp 65,7 triliun

72,6

Rp 87 triliun

Migas

Rp 68,7 triliun

Rp 44,9 triliun

65,3

Rp 63,7 triliun

1. Minyak

Rp 51,3 triliun

Rp 32,2 triliun

62,7

Rp 50,1 triliun

2. Gas Alam

Rp 17,4 triliun

Rp 12,7 triliun

73,1

Rp 13,6 triliun

Non Migas

Rp 21,8 triliun

Rp 20,8 triliun

95,3

Rp 23,3 triliun

1. Minerba

Rp 16,5 triliun

Rp 15,8 triliun

95,3

Rp 17,7 triliun

2. Kehutanan

Rp 4 triliun

Rp 3,8 triliun

94,6

Rp 3,9 triliun

3. Perikanan

Rp 700 miliar

Rp 400 miliar

52,3

Rp 1 triliun

4. Pend. Pengusahaan Panas Bumi

Rp 600 miliar

Rp 900 miliar

147,8

Rp 700 miliar

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait