Aneka Risiko Ekonomi Mengancam, BI Tahan Suku Bunga Acuan

BI masih mewaspadai arah kebijakan AS, risiko geopolitik di Eropa, dan inflasi di dalam negeri. "Ruang untuk pelonggaran moneter pada tahun ini tidak terlalu besar."
Miftah Ardhian
16 Februari 2017, 20:54
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo
ARIEF KAMALUDIN | KATADATA

Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate di level 4,75 persen. Jadi, suku bunga acuan telah bertahan selama empat bulan terakhir atau sejak Oktober tahun lalu. Keputusan tersebut bisa mendukung upaya BI menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung momentum pemulihan ekonomi domestik. 

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, selain memertahankan suku bunga acuan, BI juga menjangkar suku bunga fasilitas simpanan (deposit facility) dan fasilitas pinjaman (lending facility) BI, masing-masing di level 4 persen dan 5,5 persen. Keputusan menahan bunga acuan juga dengan mempertimbangkan sejumlah risiko ke depan.

“BI tetap mewaspadai sejumlah risiko, baik yang bersumber dari global terutama terkait arah kebijakan AS dan risiko geopolitik di Eropa, maupun dari dalam negeri terutama terkait dengan dampak penyesuaian administered prices terhadap inflasi,” ujar Agus saat konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur BI di Gedung BI, Jakarta, Kamis (16/2). 

Ia menuturkan, sepanjang 2016 hingga awal 2017 ini, perekonomian dunia sebenarnya terus mengalami perbaikan, terutama didukung oleh membaiknya perekonomian Amerika Serikat (AS) dan Cina, serta diikuti oleh kenaikan harga komoditas global. Namun, sejumlah risiko global tetap perlu diwaspadai.

Rencana ekspansi kebijakan fiskal pemerintah AS ditengah sinyal pengetatan kebijakan moneter, menurut dia, dapat mendorong penguatan mata uang AS dan penyesuaian segera bunga dana AS. Selain itu, rencana relaksasi regulasi sektor keuangan di AS dapat meningkatkan risiko stabilitas sistem keuangan global.

Selain itu, kecenderungan kebijakan proteksionis perdagangan AS, disetujuinya “Hard Brexit” oleh Parlemen Inggris serta risiko geopolitik di Eropa juga dapat menurunkan volume perdagangan dunia dan menambah ketidakpastian global. (Baca juga: Ketidakpastian Global, Pengusaha Garap Pasar Timur Tengah dan Afrika)

Dari dalam negeri, BI juga masih mewaspadai risiko inflasi dari kenaikan harga-harga yang diatur pemerintah (administered prices). "Jadi ruang untuk pelonggaran moneter pada tahun ini tidak terlalu besar," ujar Agus. 

Ia menjelaskan, inflasi bulanan Januari 2017 tercatat sebesar 0,97 persen, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 0,42 persen. Kenaikan inflasi tersebut terutama disumbang oleh kelompok administered prices dan kelompok inti.

Inflasi administered prices didorong oleh kenaikan biaya administrasi perpanjangan surat kendaraan bermotor, tarif listrik, dan Bahan Bakar Khusus (BBK). Sedangkan inflasi inti meningkat meski masih terkendali yaitu sebesar 0,56 persen secara bulanan atau 3,35 persen secara tahunan.

Ke depan, kata dia, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam mengendalikan inflasi terutama dalam menghadapi risiko terkait penyesuaian administered prices dan risiko kenaikan harga pangan bergejolak. Dengan langkah-langkah tersebut, inflasi 2017 diprakirakan akan tetap berada pada sasaran 3-5 persen.

(Baca juga: Konsumen Prediksi Tekanan Kenaikan Harga Hingga Juli 2017)

Meski ada sederet risiko ke depan, Agus menjelaskan, perekonomian Indonesia relatif membaik. Sepanjang 2016 lalu, pertumbuhan ekonomi berhasil mencapai 5,02 persen atau melebihi pencapaian di 2015 yang sebesar 4,88 persen. Hal tersebut ditopang oleh konsumsi swasta yang masih tumbuh kuat, peningkatan konsumsi pemerintah serta perbaikan investasi baik swasta maupun pemerintah.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga mengalami surplus sebesar 12,1 miliar dolar AS, membaik secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami defisit 1,1 miliar dolar AS. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2016 tercatat 116,4 miliar dolar AS.

Cadangan devisa kembali meningkat pada Januari 2017 menjadi 116,9 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai 8,7 bulan impor atau 8,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Nilai tukar rupiah juga menunjukkan kestabilan meski sempat mengalami tekanan pada Triwulan IV-2016. Pada periode tersebut, rupiah melemah 3,13 persen menjadi Rp 13.473 per dolar AS akibat dampak terpilihnya Donald Trump, kenaikan bunga dana AS, dan meningkatnya kebutuhan dolar AS untuk pembayaran utang luar negeri.

Namun, rupiah kembali mengalami penguatan sebesar 0,9 persen pada Januari 2017 menjadi sebesar Rp 13.352 per dolar AS akibat kembali masuknya aliran dana asing dan persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik.

“Ke depan, BI akan terus mewaspadai perkembangan risiko ketidakpastian keuangan global dan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar agar sesuai fundamental dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar,” ujar Agus.

(Baca juga: Banjir Dana Asing ke Indonesia Rp 24,4 Triliun Sejak Awal Tahun)

Di sisi lain, kondisi sistem keuangan juga diklaim tetap stabil. Pada Desember 2016, rasio kecukupan modal (Capital Adecuacy Ratio/CAR) perbankan nasional tercatat sebesar 22,7 persen dan rasio likuiditas 20,9 persen. Adapun rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tercatat mulai turun dari kisaran 3 persenan menjadi 2,9 persen gross dan 1,2 persen nett.

Lebih jauh, kebijakan BI memangkas bunga acuan secara agresif sepanjang tahun lalu juga diklaim telah berdampak terhadap penurunan suku bunga deposito dan kredit. "Telah menurunkan bunga deposito 122 basis poin dan suku bunga kredit sebesar 79 basis poin," ucapnya. 

Meski begitu, pertumbuhan kredit nyatanya masih relatif rendah. Kredit cuma tumbuh sebesar 7,9 persen pada 2016 atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 10,5 persen. Hal ini, menurut Agus, disebabkan oleh rendahnya permintaan kredit sejalan dengan konsolidasi yang dilakukan oleh korporasi dan masih lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

(Baca juga: Kredit Bermasalah Bengkak, Laba Bank Mandiri Anjlok 32 Persen)

Di sisi lain, pertumbuhan dana nasabah (Dana Pihak Ketiga/DPK) tercatat membaik lantaran berhasil tumbuh 9,6 persen, melebihi pertumbuhan di tahun sebelumnya yang sebesar 7,3 persen. Pertumbuhan tinggi dana nasabah juga disokong oleh repatriasi (pemulangan harta) terkait program pengampunan pajak (tax amnesty).

“Pertumbuhan kredit dan DPK pada tahun 2017 diperkirakan lebih baik, masing-masing dalam kisaran 10-12 persen dan 9-11 persen,” ucap Agus.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait