OJK Bentuk Satgas Pengawas Fintech Pinjam-Meminjam Uang

Penyelenggara fintech yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi. "Sanksi bisa berupa administrasi, pencabutan izin, bahkan pidana jika ada pelanggaran yang termasuk tindak pidana."
Miftah Ardhian
14 Februari 2017, 13:58
Fintech
Arief Kamaludin | Katadata

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membentuk satuan kerja khusus untuk mengawasi layanan keuangan berbasis digital (financial technology / fintech) yang memfasilitasi pinjam-meminjam uang (peer to peer lending)Satuan kerja ini akan mengawasi kegiatan pendaftaran, verifikasi, hingga perlindungan konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani menjelaskan, satuan kerja tersebut akan berpegang pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur terkait kegiatan usaha peer to peer lending. Satuan kerja juga akan menerapkan sanksi sesuai peraturan itu bila menemukan fintech yang melanggar ketentuan.

"Pengawasannya ada di bawah Satuan Kerja IKNB langsung. Kami sedang menyiapkan orang dalam satuan kerja untuk mengawasi kegiatan ini," ujar Firdaus saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (14/2). (Baca juga: Cegah Kejahatan, OJK Atur Ketat Peminjaman Uang secara Virtual)

Sebagai gambaran, mengacu POJK 77/2016, penyelenggara fintech diwajibkan melakukan pendaftaran sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh izin. Dalam masa pendaftaran yang dibatasi setahun ini, penyelenggara masih boleh melakukan aktivitas pinjam-meminjam secara penuh dengan pendampingan OJK.

Untuk melindungi masyarakat pengguna fintech, OJK juga menuntut penyelenggara menyediakan akun virtual di perbankan serta menempatkan pusat data di dalam negeri. Hal ini dilakukan agar OJK memiliki basis data lengkap mengenai penyelenggara usaha simpan pinjam tersebut. 

Di sisi lain, untuk melindungi stabilitas sistem keuangan, OJK juga membatasi maksimal pinjaman yang bisa diberikan hanya sebesar Rp 2 miliar. Selain itu, OJK mewajibkan penyelenggara untuk menyiapkan berbagai kontrak, yaitu antara penyelenggara dengan penerima pinjaman, pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dan pemberi penjaman dengan penyelenggara. Hal ini untuk meminimalkan risiko.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Dumoly F. Pardede menjelaskan, untuk terus meningkatkan pengawasan, OJK juga akan terus bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna mendata perusahaan fintech yang beroperasi. Selain itu, OJK akan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk melakukan sosialisasi serta verifikasi terhadap perusahaan fintech.

Dumoly pun menekankan, pihaknya siap memberikan sanksi bila terjadi pelanggaran. "Sanksi bisa berupa administrasi, pencabutan izin, bahkan pidana jika ada pelanggaran yang termasuk tindak pidana," ujarnya. Namun, sayangnya, ia enggan menyebutkan sanksi yang akan diberikan OJK bila perusahaan fintech yang dimaksud abai mendaftarkan diri ke OJK.

Adapun sampai saat ini, menurut dia, ada 600 fintech yang beroperasi. Sedangkan yang menyelenggarakan kegiatan pinjam-meminjam dan akan terdaftar kemungkinan sebanyak 120 fintech. (Baca juga: PPATK Temukan Indikasi Aliran Dana Terorisme Lewat Fintech)

Sekadar catatan, penyelenggara fintech juga masih belum boleh memberikan pinjaman secara langsung (on balace sheet), jadi hanya memfasilitasi pengguna layanan untuk pinjam-meminjam. Artinya, penyelenggara hanya boleh mendapatkan untung dari kutipan atau fee antara si peminjam dengan pemberi pinjaman.

Namun, ia menegaskan, OJK bukan menutup kesempatan tersebut, tetapi hanya belum mengatur akan hal tersebut. Rencananya, aturan untuk usaha fintech on balance sheet ini baru akan diterbitkan paling lambat pada akhir tahun ini.

"Usaha tersebut (fintech on balance sheet) bukan ilegal, tapi memang belum diatur. OJK akan segera mengeluarkan aturannya dan fintech ini harus menaatinya," ujar Dumoly. (Baca juga: Perusahaan Fintech Alibaba Terseret Kasus Gagal Bayar Utang)

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani menyambut baik peraturan tentang kegiatan usaha fintech peer to peer lending tersebut. Aturan itu dinilai bisa memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha tersebut dan juga diharapkan dapat menjadi acuan bagaimana fintech ini berdampak signifikan ke depan, terutama dalam meningkatkan inklusi keuangan.

"Ini sebagai langkah bagaimana kita bangun ekosistem, baik untuk mendorong pertumbuhan fintech yang cepat dan dinamis," ujar Rosan.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait