Akuntan Minta Kelonggaran Soal Dokumen Pencegahan Transfer Pricing

Ditjen Pajak meminta perusahaan menyimpan setumpuk dokumen tambahan guna mencegah penghindaran pajak melalui mekanisme transfer pricing.
Ameidyo Daud Nasution
2 Februari 2017, 23:02
Pajak
Arief Kamaludin|KATADATA

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) meminta Direktorat Jenderal Pajak memberikan kelonggaran waktu bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan baru menteri keuangan mengenai pencegahan praktik penghindaran pajak melalui mekanisme transfer pricing. Alasannya, aturan itu mewajibkan perusahaan menyimpan setumpuk dokumen tambahan guna memastikan kebenaran perhitungan kewajiban pajaknya.

Sekretaris Umum Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Permana Adi Saputra mengakui aturan itu bagus untuk mencegah transfer pricing. Namun, pemerintah terkesan terburu-buru dalam memberlakukan aturan baru tersebut. Padahal, banyak perusahaan, terutama lokal yang belum mengetahui secara rinci ketentuan itu.

"Apalagi kan dari PMK (Peraturan Menteri Keuangan) tersebut masih akan ada turunan, misalnya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Apalagi ada local file serta master file yang jumlahnya banyak," kata Permana usai diskusi di kantor IAI, Jakarta, Kamis (2/2).

Sebagai informasi, pada Desember lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan PMK Nomor 213 Tahun 2016. Peraturan tersebut memuat tentang jenis dokumen dan informasi tambahan yang harus disimpan wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya.

Dokumen tambahan yang dimaksud yakni dokumen induk (master file), dokumen lokal (local file), dan laporan per negara (country by country report/CBCR). Aturan ini diberlakukan mulai 30 Desember 2016 silam.

Permana mengatakan, tambahan dokumen tersebut bakal berimplikasi pada perubahan sistem di banyak perusahaan. Maka itu, ia pun meminta adanya sosialisasi dulu sebelum aturan tersebut berlaku penuh. Apalagi, dalam aturan tersebut juga ditetapkan soal sanksi bagi yang tak patuh.

IAI sudah menyampaikan masukan ini kepada Ditjen Pajak. Merespons masukan itu, Direktorat yang dipimpin Ken Dwijugiasteadi tersebut pun diketahui bakal segera mengeluarkan surat edaran agar pelaksanaan PMK 213 lebih fleksibel. "Sehingga (sanksi) belum se-kaku itu dan masih bisa sosialisasi secara massal tahun ini," kata Permana.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT. Kalimantan Jawa Gas Sahat P. Simarmata mengatakan, penerapan PMK tersebut dari sisi bisnis bakal berdampak pada kenaikan beban operasional. Penyebabnya, biaya konsultan yang naik seiring beban dokumen yang bertambah.

Meski begitu, ia menilai positif pemberlakuan aturan tersebut oleh Kementerian Keuangan. “Menurut kami aturan itu bagus terutama dari sisi tranparansi dan keterbukaan," ucapnya. Apalagi, aturan ini juga terkait dengan persiapan Automatic Exchange of Information (AEOI) pada 2018 mendatang.

(Baca juga: Banyak Aturan Perlu Direvisi Hadapi Pertukaran Data Keuangan Global)

Adapun, Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Ditjen Pajak Achmad Amin mengatakan dengan penambahan dokumen tersebut, maka wajib pajak akan menyadari perlunya mengumpulkan informasi yang komplit pada anak usahanya. Meski begitu, ia pun membuka kemungkinan adanya peninjauan kembali aturan itu bila dalam implementasinya masih ada hal yang perlu diperbaiki.

"Apalagi (aturan) ini mengacu pada The Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 13 dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang memang rencananya di-review 2020," kata Amin. (Baca juga: Ikut Tax Amnesty, Pengusaha di Panama Papers Pulangkan Hartanya)

Sebagai gambaran, ada beberapa modus yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak melalui mekanisme transfer pricing. Permana menjelaskan, salah satunya adalah menjual produk asal Indonesia ke luar negeri dengan harga murah sehingga keuntungan yang diperoleh tipis yaitu sekitar 1 persenan. Dengan begitu, pembayaran pajak menjadi rendah.

"Lalu ada juga praktik misal perusahaan itu menetapkan expenses (pengeluaran) yang tidak bisa dibuktikan. Lalu ada harga technical advisor (konsultan teknis) tapi tidak ada prakteknya," kata dia.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait