Bank Dunia Puji APBN, Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5,3 Persen

Rendahnya penerimaan pajak bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Miftah Ardhian
17 Januari 2017, 13:58
Gedung Perkantoran
Donang Wahyu|KATADATA

Bank Dunia (World Bank) meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini bisa mencapai 5,3 persen. Perkiraan itu bahkan lebih tinggi dari target pemerintah yaitu 5,1 persen, karena disokong oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih kredibel.

Kepala Perwakilan Bank Dunia Rodrigo Chaves melihat kebijakan fiskal Indonesia telah membaik seiring dengan penetapan sasaran penerimaan yang lebih realistis dalam APBN 2017. Selain itu, pemerintah juga dinilai telah melakukan reformasi anggaran dengan memperbaiki mutu belanjanya. Hal itu sesuai dengan rekomendasi Bank Dunia.

(Baca juga: JP Morgan Cuma Naikkan Peringkat RI Satu Level, Sri Mulyani: Bagus)

Perbaikan mutu belanja tampak dari pengalihan atau relokasi anggaran ke sektor-sektor prioritas yang berdampak besar terhadap pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan. Sektor tersebut mencakup infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial. Selain itu, penetapan subsidi energi juga dinilai lebih tepat sasaran.

Advertisement

Perbaikan mutu belanja juga tampak dari upaya pemerintah memaksimalkan dampak belanja di semua sektor, termasuk pertanian, pendidikan, dan bantuan sosial. "Penting bagi Indonesia untuk menjaga momentum reformasi ini agar sasaran pembangunan lebih cepat tercapai," ujar Rodrigo saat merilis laporan Bank Dunia bertajuk 'Indonesia Economics Quarterly', di Jakarta, Selasa (17/1).

Ia menekankan, dengan peningkatan mutu belanja, pemerintah Indonesia tidak hanya menyasar percepatan pertumbuhan ekonomi, tapi juga memastikan hasil pertumbuhan ekonomi dinikmati merata oleh masyarakat.

Meski begitu, Rodrigo mengingatkan, terdapat beberapa tantangan yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata. Dari sisi domestik, tantangannya adalah penerimaan pajak.

Bank Dunia menilai pemerintah harus segera melakukan reformasi administrasi dan kebijakan pajak untuk mendongkrak pendapatan pajak yang merupakan sumber belanja negara. (Baca juga: Sandera Para Penunggak, Ditjen Pajak Raup Rp 378 Miliar)

Di sisi eksternal, ada sederet tantangan lain, yaitu ketidakpastian kebijakan yang membuat gejolak di pasar keuangan berlanjut, perdagangan global yang masih lesu dan pertumbuhan yang melemah di negara-negara maju. Tantangannya lain adalah, berlanjutnya pelambatan perekonomian Cina dan ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat (AS) pasca terpilihnya Donald Trump sebagai presiden negara tersebut.

"Ada banyak sekali ketidakpastian, ini beda dengan risiko yang bisa diukur. Kami amati bahwa Presiden (Trump) yang terpilih yang sama sekali berbeda dengan Presiden sebelumnya. Jadi, kami tak tahu apa yang akan terjadi. Banyak yang melihat hal-hal yang menakutkan namun ini belum bisa dibuktikan," ujar Rodrigo.

Sementara itu, Acting Lead Economist Bank Dunia Hans Anand Back mengatakan, Indonesia harus terus melakukan reformasi guna memperbaiki iklim investasi. Ia menyarankan pemerintah agar mengeluarkan kebijakan terkait reformasi struktural jangka menengah. Tujuannya untuk terus meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia.

"Agar investasi swasta bertambah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, para pembuat kebijakan perlu bertindak sekarang terkait reformasi struktural jangka menengah," ujarnya. (Baca juga: Investor Lebih Percaya, Awal 2017 Dana Asing Masuk Rp 9 Triliun)

Sekadar catatan, dalam laporan tahunan Doing Business yang dirilis Oktober 2016, Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat 91 dunia dalam soal kemudahan berbisnis. Posisi ini naik 15 peringkat dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya di posisi 106. Kenaikan itu memperhitungkan beberapa indikator yaitu kemudahan dalam memulai usaha, memperoleh sambungan listrik, dan membayar pajak.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait