Disandera Ditjen Pajak, Penunggak Pajak Janji Ikut Tax Amnesty

Penyaderaan dilakukan karena wajib pajak dinilai mampu melunasi utang pajak Rp 1,8 miliar, namun tidak punya itikad baik melunasinya.
Martha Ruth Thertina
19 November 2016, 09:00
Tax Amnesty
Arief Kamaludin|KATADATA

Direktorat Jenderal Pajak semakin gencar mengejar penerimaan dari para penunggak pajak. Bahkan, institusi itu tak segan-segan mengambil langkah penyanderaan (gijzeling) agar para penunggak melunasi utang-utang pajaknya.

Baru-baru ini, penyanderaan dilakukan Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Jawa Barat II bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kepolisian. Wajib pajak yang disandera berinisial RS. Ia adalah penanggung pajak PT HPK yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon.

“Penyanderaan dilakukan karena wajib pajak dinilai mempunyai kemampuan untuk melunasi utang pajak sebesar Rp 1,8 miliar, namun tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi utang pajaknya tersebut,” demikian tertulis dalam keterangan pers Ditjen Pajak yang diterima Katadata, Jumat (18/11).

Penyanderaan tersebut langsung berbuah hasil. Pada hari yang sama, wajib pajak menyatakan akan mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Wajib pajak juga telah melakukan pelunasan pokok pajak dan biaya penagihannya. (Baca juga: Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Cuma Tertolong Tax Amnesty)

Advertisement

Namun, Ditjen Pajak belum melepaskan penanggung pajak. Saat ini, ia masih ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon. “Prosedur pelepasan penanggung pajak akan dilakukan jika wajib pajak telah mengikuti program amnesti pajak dan mendapatkan surat keterangan pengampunan pajak."

Ditjen Pajak berharap, penyanderaan ini menjadi pelajaran bagi para penunggak pajak lainnya yang sampai hari ini belum melunasi utang pajaknya. Ditjen Pajak mendorong para wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak untuk segera memanfaatkan program amnesti pajak yang akan berakhir 31 Maret 2017.

Dengan mengikuti program itu, maka sesuai Pasal 11 Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016, sanksi administrasi dan pidana akan dihapuskan seluruhnya. Wajib pajak hanya cukup membayar pokok tagihan, biaya penagihan, dan biaya tebusan.

Sebelumnya, imbauan serupa juga berulang kali disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama. ”Kami fokus para penunggak pajak itu ikut tax amnesty,” ucapnya akhir September lalu.

Menurut Yoga, total tunggakan pajak sebesar Rp 90 triliun berasal dari akumulasi tunggakan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebesar Rp 53 triliun ditambah denda dan sanksi administrasi sebesar Rp 40 triliun. (Baca juga: Lewat Tax Amnesty, Pemerintah Incar Tunggakan Pajak Rp 90 Triliun)

Petugas pajak tetap melakukan penagihan selama penunggak pajak belum melunasi utangnya, kecuali penunggak ikut amnesti pajak. “Penagihan (pajak) aktif kami lakukan, bahkan sampai gijzeling (penyanderaan) pun tetap kami lakukan. Tapi kalau mau melunasi pokok pajaknya dan mengikuti tax amnesty, tidak kami teruskan,” ujar Yoga. 

Adapun Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji pernah mengatakan, Ditjen Pajak menargetkan perolehan sebesar Rp 50 triliun tahun ini dari pemeriksaan dan penagihan terhadap pembayar pajak. Adapun hingga Juni, penerimaan dari pemeriksaan pajak baru mencapai Rp 12 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, instansinya menerapkan dua sanksi penyanderaan (gijzeling) kepada wajib pajak per Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan 330 KPP, targetnya bisa terjadi sekitar 660 gijzeling.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait