Pemerintah Pacu Belanja, Ekonom: Pembiayaannya Bagaimana?  

Upaya pemerintah memacu belanja negara terkendala rendahnya penerimaan pajak. Pemerintah disarankan perlebar defisit anggaran.
Desy Setyowati
10 November 2016, 16:02
Pertumbuhan Ekonomi
Arief Kamaludin|KATADATA
Pembangunan gedung perkantoran di Jakarta.

Pemerintah berupaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen pada kuartal IV 2016. Caranya dengan memacu penyerapan belanja di sisa tahun ini. Kalangan ekonom menilai hal ini akan sulit dilakukan, mengingat masih rendahnya penerimaan negara.

 

Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan mengatakan, rendahnya penerimaan pajak akan menahan upaya pemerintah mendorong belanja di bidang infrastruktur. "Funding-nya (pembiayaannya) bagaimana?" kata Anton usai seminar National Balance Sheet di Bank Indonesia (BI), Rabu kemarin (9/11).  Apalagi, pemerintah juga harus menjaga arus kas alias cashflow.

(Baca juga: Sisa Dua Bulan, Realisasi Penerimaan Pajak Baru 64 Persen)

Advertisement

Hingga Oktober lalu, penerimaan pajak baru mencapai Rp 870,9 triliun dari target Rp 1.105,5 triliun. Menurut Anton, rendahnya penerimaan pajak ini disebabkan adanya program pengampunan pajak (tax amnesty). Dengan program tersebut, wajib pajak bisa menyelesaikan seluruh persoalan pajaknya hanya dengan membayar tarif tebusan yang rendah.

Dia pun meragukan upaya pemerintah mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal IV hingga 5,28 persen untuk mencapai target pertumbuhan tahun ini. Bahkan dia memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan terakhir tahun ini akan berada di bawah lima persen.

Pertumbuhan masih akan didorong oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat terkait natal dan tahun baru. Sementara itu, konsumsi pemerintah diprediksi masih akan rendah dan berimbas pada minimnya pertumbuhan Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi.

Dia memperkirakan belanja pemerintah, baik belanja operasional maupun belanja infrastruktur tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Karena penyerapannya agak terhambat.

Sedangkan menurut Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual, peningkatan belanja di kuartal IV masih mungkin dilakukan. Caranya dengan memperlebar defisit anggaran dari target 2,35 persen menjadi kisaran 2,7-2,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan jalan itu, akan ada tambahan pembiayaan sebesar Rp 44,2 triliun-Rp 57,9 triliun tahun ini.

"Karena genjot belanja, jadi sulit target (defisit anggaran) 2,35 persen itu tercapai," kata David kepada Katadata, Kamis (10/11).

Dia masih yakin pertumbuhan ekonomi di kuartal IV bisa lebih tinggi. Namun, pertumbuhan ini bukan semata-mata disokong oleh belanja pemerintah yang meningkat, melainkan kenaikan ekspor seiring meningkatnya harga beberapa komoditas.

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) juga diproyeksi akan mendorong kenaikan harga emas. Selain itu, realisasi investasi juga diharapkan bisa turut mendorong pertumbuhan.

"(Pertumbuhan ekonomi) bisa ke arah 5,2 persen di Kuartal IV. Secara keseluruhan 5,1 persen,” ucap David.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan belanja pemerintah di Kuartal IV. Dia memastikan bahwa realisasi penyerapan anggaran tahun ini akan melebihi 95 persen, atau lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Artinya, dia akan menggelontorkan dana sekitar Rp 549,2 triliun-Rp 588,2 triliun pada Kuartal IV atau setara 95-97 persen dari target Rp 1.952,3 triliun.

“Yang biasanya tidak terbelanjakan itu sebesar lima persen, itu bisa menurun menjadi hanya dua persen. Itu positif, karena kalau dilihat dari Kuartal III belanja pemerintah dianggap melambat, itu (kenaikan pengeluaran pemerintah) tentu jadi kompensasi (di Kuartal IV),” ucap Sri Mulyani. 

(Baca juga: Target Serapan 97 Persen, Belanja Negara Jadi Motor Ekonomi Kuartal IV)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait