Pasca Ikut Tax Amnesty, Pengusaha Tuntut Pemerintah Tak Korupsi

“Wajib pajak sudah telanjang ini, kalau ada birokrasi pemerintah yang mengkhianati masyarakat, harus ada suatu respons.”
Ameidyo Daud Nasution
1 Oktober 2016, 12:00
Tax amnesty
Arief Kamaludin (Katadata)
Aktivitas pelayanan program amnesti pajak di Kantor Pajak Pusat, Jakarta, 29 September 2016.

Setelah berbondong-bondong mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty), kalangan pengusaha menuntut kepada pemerintah agar menunjukkan kejujuran dalam pengelolaan keuangan negara. Pengusaha pun berharap ada pengelolaan anggaran yang transparan dan bebas korupsi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk menjaga kepercayaan wajib pajak. “Wajib pajak sudah telanjang ini, kalau ada birokrasi pemerintah yang mengkhianati masyarakat, harus ada suatu respons,” katanya di Jakarta, Jumat (30/9). (Baca juga: Menkeu: Rasio Tebusan Tax Amnesty RI Terbesar di Dunia)

Ia pun mengajak masyarakat untuk secara proaktif melapor ke penegak hukum jika menemukan praktik-praktik korupsi terhadap anggaran negara. Dengan begitu, "Kami harap tidak ada korupsi lagi ke depan," kata Hariyadi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sofjan Wanandi berharap harta wajib pajak di luar negeri yang dibawa pulang ke Tanah Air (repatriasi) melalui program tax amnesty dapat digunakan untuk membangun sektor riil. Ia pun menawarkan ide kepada pemerintah untuk bersama-sama dengan kalangan pengusaha menggarap sejumlah proyek infrastruktur. (Baca juga: Keluarga Salim Ikut Tax Amnesty, Deklarasi Harta Capai Rp 3.405 T)

"Sama-sama, jadi joint venture kita kerjakan mulai dari pembangkit listrik hingga jalan tol," ujarnya.

Sofjan memperkirakan, hingga akhir program tax amnesty pada Maret tahun depan, bakal ada Rp 400 triliun hingga Rp 450 triliun harta yang direpatriasi. Sedangkan total pengungkapan harta diperkirakan mencapai Rp 4.500 trilun. Ada pun dana tebusan diramal bakal sebesar Rp 120 triliun di akhir tahun ini dan menjadi Rp 130 triliun pada akhir program. (Baca juga: Banjir Dana Repatriasi, Rupiah Tembus Level 12 Ribuan per Dolar)

Menurut Sofjan, dari total perolehan harta tersebut, ada sekitar 50 persen yang dapat digunakan untuk menggerakkan ekonomi tahun depan. "Ada uang masuk, kami yakin ekonomi membaik," kata dia.

Video Pilihan

Artikel Terkait