Dampak ekonomi dari corona jadi isu yang semakin besar seiring meluasnya penyebaran virus tersebut ke seluruh dunia. Para ekonom di dalam maupun luar negeri menyatakan dampak ekonominya tergantung seberapa lama masalah wabah ini berlangsung. Maka itu, penanganan kesehatan jadi fokus di berbagai negara, selain penanganan ekonomi.

Penanganan kesehatan juga jadi perhatian utama investor global. Tak ayal, investor global merespons positif setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kondisi darurat nasional corona di negaranya, yang membuka akses dana hingga lebih dari Rp 730 triliun untuk penanganan corona. Wallstreet melonjak, setelah berhari-hari terkoreksi tajam.

Di Indonesia, dorongan agar pemerintah fokus pada penanganan kesehatan semakin kencang disuarakan. Ini lantaran respons kebijakan pemerintah dinilai terlalu fokus pada upaya menopang ekonomi. Lantas, kebijakan apa saja yang sudah dirilis pemerintah? Pemerintah merilis stimulus ekonomi jilid I di bidang pariwisata, setelah melakukan larangan penerbangan dari dan menuju Tiongkok pada pertengahan Februari lalu.

Pemerintah menerapkan diskon tiket penerbangan domestik dan pembebasan pajak restoran serta hotel. Awalnya, stimulus juga memasukkan insentif berupa diskon tiket untuk penerbangan internasional, namun kemudian ditunda seiring kritik yang bergulir soal risiko penyebaran corona di dalam negeri dari turis asing.

PEMERIKSAAN SUHU TUBUH CALON PENUMPANG PESAWAT
PEMERIKSAAN SUHU TUBUH CALON PENUMPANG PESAWAT (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.)

Pemerintah melanjutkan dengan stimulus ekonomi jilid II yang berisi kebijakan fiskal dan nonfiskal, utamanya untuk menopang aktivitas industri. Termasuk dalam paket stimulus fiskal yakni pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21 untuk pekerja, penundaan pengenaan PPh Pasal 22 Impor, dan pengurangan PPh Pasal 25 Badan sebesar 30%.

Stimulus tersebut berlaku untuk industri manufaktur selama enam bulan. Selain itu, terdapat juga percepatan dan kenaikan batas maksimum restitusi pajak. Sedangkan stimulus non-fiskal berupa penyederhanaan dan pengurangan larangan terbatas ekspor dan impor, percepatan ekspor dan impor untuk eksportir dan importir bereputasi baik, dan terkait pengawasan logistik.

Menyusul, pemerintah bersiap menerbitkan stimulus jilid III. Bocorannya, stimulus kali ini akhirnya akan fokus untuk penanganan kesehatan. “Stimulus ketiga ini untuk segala kebutuhan kesehatan. Kami dorong saja di situ," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (18/3).

(Baca: Jokowi Minta Pemeriksaan Corona dengan Rapid Test dan Skala Besar)

Besaran nilai stimulus masih diperhitungkan. Masuk dalam perhitungan di antaranya jumlah rumah sakit daerah yang membutuhkan bantuan, biaya yang dibutuhkan rumah sakit untuk peningkatan kapasitas, serta kebutuhan alat pelindung diri seperti masker dan hand sanitizer

Selain itu, stimulus lanjutan juga akan mencakup bantuan sosial. Seiring stimulus jilid III ini maka akan ada kebijakan realokasi anggaran kementerian/lembaga dan daerah. Pemerintah akan mengatur realokasi anggaran melalui Keputusan Presiden (Keppres). 

Informasi sebelumnya, stimulus lanjutan juga terkait kebijakan jarak bersosialisasi alias social distancing untuk mencegah penyebaran virus corona. Belakangan, pemerintah menganjurkan social distancing, selain anjuran bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Ini sejalan rekomendasi WHO di tengah potensi penyebaran virus yang meluas di Tanah Air.

Ramai Seruan Ekonom Agar Pemerintah Fokus Tangani Kesehatan

Rencana stimulus jilid III untuk penanganan kesehatan bergulir di tengah kencangnya seruan dari berbagai pihak, termasuk ekonom senior. Sederet ekonom menyuarakan dorongan agar pemerintah fokus pada penanganan kesehatan, bukan hanya pada kebijakan untuk menopang ekonomi.

Mengutip pernyataan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri: “Kebijakan ekonomi tumpul di tengah wabah.” Pernyataan Faisal tersebut merespons pernyataan Sri Mulyani bahwa masalah ekonomi terkait wabah lebih rumit dibandingkan krisis ekonomi 2008.

Mantan Direktur Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan juga mengatakan pernyataan senada. “Mau seberapa murah rate hotel dan airlines kalau pelancong enggak mau pergi ya percuma. Ini bukan semata-mata seberapa besar pemerintah memberi insentif tapi bagaimana pemerintah bisa membatasi penyebaran wabah,” ujarnya, dalam diskusi publik di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Seruan yang sama juga datang dari Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Pieter Abdullah: Stimulus yang ditujukan untuk menahan perlambatan ekonomi tidak akan efektif selama virus corona masih dalam tren peningkatan.

“Sebaiknya pemerintah fokus kepada upaya penanggulangan agar wabah virus corona dapat dihentikan. Stimulus hendaknya diutamakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan,” kata dia kepada katadata.co.id, baru-baru ini.

Saran Kebijakan dari Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri

Mantan Menteri Ekonomi era Susilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri beberapa kali memberikan saran kebijakan untuk menghadapi wabah corona. Yang terkini, ia menyarakankan perubahan kebijakan fiskal seiring pemberlakuan social distancing

Dalam tulisan di akun Facebook pribadinya, ia menjelaskan, jika orang mengurangi aktivitas-nya termasuk pergi berbelanja, menghindari keramaian, kontak, maka pola kebijakan yang tujuannya mendorong permintaan melalui belanja tidak akan efektif.

Walau memiliki uang, orang akan mengurangi aktivitas belanjanya, kecuali melalui online. Namun, pergeseran belanja ke online relatif terbatas, karena barang online juga akan tergantung kepada pasokan. Dalam kondisi ini, ia merekomendasikan lima arah kebijakan.

Pertama, ia menyarankan kebijakan fiskal yang fokus pada perkotaan. Sebab, interaksi dan kepadatan penduduk lebih besar. Di sisi lain, kebutuhan pasokan makanan lebih tinggi di kota. Karena itu, kota mungkin menjadi prioritas. Meskipun, kebutuhan desa juga harus diperhitungkan secara baik.

(Baca: CSIS: Lockdown Buruk Bagi Ekonomi dan Tak Efektif Cegah Sebaran Corona)

Kedua, karena aktivitas ekonomi akan terganggu akibat berkurangnya interaksi, lebih baik pemerintah mengalokasikan fiskalnya untuk program kesehatan. “Misalnya memastikan bila penderita Covid-19 menjadi masif, cukup rumah sakit. Selain itu, cukup dokter, cukup obat, cukup asuransi bagi penderita.” tulis dia. 

PENAMBAHAN RUANG ISOLASI COVID-19
PENAMBAHAN RUANG ISOLASI COVID-19 (ANTARA FOTO/Moch Asim/aww.)

Ketiga, untuk memastikan bahwa kelompok ekonomi menengah bawah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mungkin karena terganggunya aktivitas ekonomi, program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan Pra Kerja menjadi penting. 

Keempat, mengingat besarnya kebutuhan dana untuk program kesehatan dan bantuan sosial, maka pemerintah perlu melakukan relokasi untuk belanja yang kurang penting, atau bukan prioritas, selain tentunya menaikkan defisit anggaran lebih tinggi.

Kelima, memastikan bahwa stok makanan terkendali. Sebab, kenaikan harga akibat tidak tersedianya stok pangan akan menimbulkan kepanikan. Dalam tulisan lainnya, Chatib menyarankan untuk pemerintah segera mencari negara alternatif untuk impor dan mendorong produk lokal.

“Setelah situasi kembali normal, baru-lah standard counter cyclical fiscal monetary untuk mendorong aggregate demand bisa dijalankan dan efektif,” tulis dia.

Selanjutnya: Data Ekonomi Tunjukkan Pelemahan, Ekonom Berharap Tak Ada Lockdown