Raih Bantuan, Tito Minta Daerah Pertimbangkan Status Tanggap Darurat
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat untuk mempertimbangkan penetapan status tanggap darurat bencana. Terlebih jika di antara ketiga daerah tersebut terdampak banjir cukup signifikan.
Penetapan status tanggap darurat akan berkaitan dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat. Nantinya, pemerintah daerah dapat menggunakan dana tanggap darurat bencana yang telah dialokasikan pada APBN 2020 senilai Rp 5 triliun. “Pusat akan bantu bila ada status tanggap darurat,” kata Tito di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/1).
Tak hanya itu, pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran belanja tak terduga (BTT) masing-masing. Menurut Tito, DKI Jakarta memiliki anggaran BTT Rp 233 miliar, Jawa Barat Rp 25 miliar, dan Banten Rp 45 miliar.
(Baca: Jokowi Diminta Wajibkan Pemda Buat Rencana Penanggulangan Bencana)
Pemerintah daerah juga dapat menggunakan dana sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA. Hanya saja, penggunaan SILPA harus meminta persetujuan DPRD. “Makanya saya minta teman-teman di DPRD prosesnya harus cepat. Masyarakat menunggu uluran tangan dari pemerintah,” kata Tito.
Dalam penanganan musibah alam ini, dia meminta pemerintah daerah dapat membuat posko monitor cuaca yang informasinya berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Juga perlu menyiapkan rencana kontingensi bila terjadi bencana alam. Dengan demikian, ada rencana sistematis untuk pencegahan, penanggulangan pada saat banjir, evakuasi, penyelamatan korban, termasuk penanggulangan pasca-banjir.
