Serangan Siber Makin Meningkat  Menjelang Pemilihan Umum

Badan Siber dan Sandi Negara mencatat serangan siber sejak Januari-Juni 2018 mencapai 143,4 juta, plus 1.335 laporan insiden siber dari masyarakat.
Dimas Jarot Bayu
19 November 2018, 15:39
ilustrasi Berita Hoax/Palsu
Katadata

Suhu politik makin meningkat. Di dunia maya, persaingan menuju pemilihan umum bahkan lebih panas. Setidaknya, hal itu terlihat dari serangan siber yang terekam oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).  

Kepala BSSN Djoko Setiadi mengatakan serangan siber paling banyak terjadi di media sosial melalui ujaran kebencian serta fitnah yang membuat masyarakat tidak nyaman. Ada pula peretasan beberapa situs kementerian dan lembaga. “Frekuensi serangan siber semakin meningkat,” kata Djoko di kantornya, Jakarta, Senin (19/11).

Dia memperkirakan serangan siber semakin meningkat menjelang pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Hal ini berkaca pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 yang juga diwarnai serangan siber. Bahkan, laman situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika itu pernah diretas.

Sejauh ini, Badan Siber dan Sandi Negara mencatat serangan siber sejak Januari-Juni 2018 mencapai 143,4 juta. Angka tersebut di luar 1.335 laporan kasus insiden siber dari masyarakat. (Baca juga: Mafindo Catat Hoaks Politik Merajalela Jelang Pilpres 2019).

Untuk mengantisipasinya, Badan Siber bakal memanfaatkan data nomor identitas tunggal atau single identity number di Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Pemanfaatan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Djoko, nomor identitas tunggal akan digunakan untuk melacak para pelaku serangan siber. Dengan demikian, diharapkan hasil dari Pemilu dapat benar-benar bersih, adil, dan netral. “Nanti kami buktikan tidak ada lagi orang yang aneh-aneh (melakukan serangan siber) karena terdata,” kata Djoko.

Kementerian Dalam Negeri tengah mengembangkan penerapan identifikasi biometrik dan rekognisi wajah berdasarkan e-KTP. Hal ini dilakukan bekerja sama dengan Kepolisian RI. (Baca pula: Moeldoko Minta Media Massa Halau Berita Hoaks).

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan identifikasi biometrik dan rekognisi wajah untuk mengetahui identitas para pelaku kejahatan. Alhasil, mereka akan mudah ditangkap ketika tindakannya terekam kamera pengawas (cctv). 

Zudan mengatakan, penerapan identifikasi biometrik dan rekognisi wajah berdasarkan e-KTP sudah dicoba di Asian Games dan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia. “Kami terus perbaiki sistemnya untuk keamanan negara dan ketertiban umum,” kata Zudan.

Video Pilihan

Artikel Terkait