Beredar Surat Pemanggilan Kapolri Sebagai Tersangka, KPK: Hoaks

“KPK dan Polri akan bekerja sama ungkap surat palsu yang adu domba aparat penegak hukum,” kata Agus.
Dimas Jarot Bayu
26 Oktober 2018, 11:42
PENCEGAHAN KORUPSI PROYEK KEMENHUB
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Ketua KPK Agus Rahardjo memberi keterangan kepada wartawan seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di gedung KPK, Jakarta, Senin (13/3). Menhub mendatangi KPK untuk berkoordinasi dan meminta pendampingan mengenai sejumlah proyek di Kemenhub seperti pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT).

Sebuah surat yang diduga terkait proses pemanggilan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian untuk diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beredar di jejaring media sosial. Surat dengan logo KPK di bagian kiri atas itu menyatakan pemanggilan Tito untuk diperiksa pada Jumat, 2 November 2018. 

Surat bernomor Spgl/551/DIK.01.00/40/10/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 itu menyebutkan Kapolri Tito dipanggil sebagai tersangka terkait perkara suap dari CV Sumber Laut Perkasa Basuki S Hariman. Tito diperiksa dalam kapasitasnya ketika menjabat sebagai Kepala Polda Metro Jaya, Kepala BNPT, dan Kepala Polri. 

(Baca pula: Polisi Tak Selidiki Pejabat Internal Atas Temuan Indonesialeaks)

Dalam surat tersebut tertera atas nama Deputi Bidang Penindakan Sektor Penyidikan KPK yang ditandatangani penyidik bernama Panca Putra S. Ada pula stempel dari komisi antirasuah.

Advertisement

KPK menyatakan surat yang beredar tersebut adalah palsu atau hoaks. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief ketika dihubungi Katadata.co.id, Jumat (26/10). “Ini surat palsu,” kata Agus.

Juru bicara KPK Febri Diansyah juga menjelaskan bahwa surat tersebut memiliki penomoran yang keliru. Febri menyebutkan tanda tangan dan stempel yang tertera dalam surat tersebut salah.

Selain itu, Febri menyebutkan KPK tidak pernah mengeluarkan surat panggilan tersebut. “Surat itu tidak benar,” kata Febri.

Agus mengatakan, beredarnya surat palsu tersebut mencoba untuk mengadu domba aparat penegak hukum. Karenanya, KPK akan mengungkap surat palsu tersebut.

Dalam proses pengungkapan itu, KPK akan bekerja sama dengan kepolisian. “KPK dan Polri akan bekerja sama ungkap surat palsu yang adu domba aparat penegak hukum,” kata Agus.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait