Dilibatkan Awasi Penerimaan PNS, Jenderal Tito: Calo Kami Sikat

Jajaran intelijen kepolisian akan memantau praktik calo, termasuk dengan menggunakan sistem teknologi informasi untuk mencegah percaloan di dunia maya.
Dimas Jarot Bayu
28 September 2018, 16:02
Tito Karnavian
Laily Rachev - Biro Pers Setpres
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menunjukan sketsa terduga pelaku penyiraman air keras di konferensi pers, Senin (31/7)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggandeng Kepolisian RI untuk pengamanan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Hal ini dalam rangka mengantisipasi calo yang kerap mencurangi proses penerimaan PNS.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Syafruddin mengatakan sistem percaloan kerap berlangsung sehingga berpotensi mengganggu proses seleksi. Dengan menggandeng Polri, Syafruddin berharap praktik percaloan dapat dicegah sedini mungkin.

(Baca: Situs Pendaftaran CPNS Mulai Diaktifkan Hari Ini)

Nantinya, kepolisian membantu pengawasan eksternal melalui gelar operasi dan penggunaan teknologi informasi dalam proses perekrutan CPNS. “Kami berharap ada dukungan pengawasan eksternal, penyelidikan apabila terjadi kecurangan terutama yang mengarah kepada tindak pidana,” kata Syafruddin di kantornya, Jakarta, Jumat (28/9).

Advertisement

Kapolri Jenderal Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan siap membantu untuk mengawasi praktik percaloan ini. Jajaran intelijennya akan memantau praktik tersebut, termasuk dengan menggunakan sistem teknologi informasi untuk mencegah percaloan di dunia maya.

Agar pengawasannya massif, seluruh jajaran kepolisian di daerah turut membantu. “Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar proses rekrutmen bisa bersih dan transparan. Calo-calo kami sikat nanti,” kata Tito. (Baca juga: Pemerintah Siapkan Skema Rekrut Tenaga Honorer yang Tak Lolos CPNS).

Tak hanya untuk mencegah praktik percaloan, Polri akan dilibatkan dalam meredam gejolak pascaperekrutan PNS. Menurut Tito, potensi gejolak itu muncul lantaran jumlah pendaftar diperkirakan mencapai lima juta orang.

Padahal, pemerintah hanya akan menerima 238.015 CPNS melalui seleksi ini. Dia memperkirakan akan ada massa yang tidak puas. “Ujungnya jadi urusan polisi kalau ada demonstrasi, ketidakpuasan. Apalagi kalau daerah timur, di sana enggak puas, bakar,” kata Tito.

Polri pun akan berbagi informasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai sistem perekrutan kepegawaian. Alasannya, Tito mengklaim proses penerimaan di Polri dalam dua tahun terakhir cukup baik.

(Baca juga: Kekurangan Guru, Mendikbud Usul Angkat 100 Ribu Honorer Jadi PNS)

Dia berharap sistem penerimaan anggota polisi dapat menjadi pembanding dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kemendikbud dan Computer Assisted Test (CAT) BKN. Alhasil, penerimaan CPNS 2018 dapat lebih baik dan tidak menimbulkan gejolak. “Mungkin ada beberapa inovasi di Polri yang dapat di-sharing dalam rangka melengkapi yang ada,” kata Tito.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait