Lombok Timur dan Teluk Bintuni Paling Rawan dalam Pemilu 2019

Untuk tingkat provinsi, terdapat 15 daerah yang tingkat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)-nya di atas rata-rata nasional atau lebih tinggi dari skor 49.
Dimas Jarot Bayu
25 September 2018, 14:28
Bawaslu
Antara
Ketua Bawaslu Abhan (kedua kanan) didampingi anggota Bawaslu Rahmat Bagja (kiri), Muhammad Afifudin (kedua kiri), dan Ratna Dewi Pettalolo (kanan) memberikan keterangan pers mengenai pengawasan Bawaslu pada Pilkada serentak 2018 di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (12/7).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat Lombok Timur dan Teluk Bintuni menjadi dua daerah dengan tingkat kerawanan tinggi dalam Pemilu 2019. Kedua daerah tersebut memiliki skor Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) paling tinggi dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia. 

Ketua Bawaslu Abhan Misbah mengatakan Lombok Timur memiliki skor IKP 70,02. Skor tersebut terdiri dari dimensi konteks sosial politik sebesar 71,89 dan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil 73,36. Kemudian, dimensi kontestasi 61,73 dan partisipasi 73,11.

Sementara itu, Teluk Bintuni memiliki skor IKP 66,47. Skor ini terdiri dari dimensi konteks sosial politik 73,5, dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil sebesar 73,03. Lalu, dimensi kontestasi sebesar 58,02 dan partisipasi 73,11. “Dua kabupaten itu masuk kategori tinggi,” kata Abhan di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (25/9).

Sementara itu, 512 kabupaten dan kota lainnya menempati IKP kategori sedang. Dengan demikian, tidak ada satu pun daerah yang memiliki IKP kategori rendah. (Baca juga: Dapat Nomor Urut 01, Jokowi Serukan Pemilu Damai )

Advertisement

Di tingkat provinsi, terdapat 15 daerah yang tingkat IKP-nya di atas rata-rata nasional atau lebih tinggi dari skor 49. Kelima belas daerah tersebut yakni Papua Barat, Papua, Maluku,  Maluku Utara, dan Aceh. Lalu ada Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawasi Utara, dan Sulawesi Tengah. Selain itu juga Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Jambi, Yogyakarta. Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Dengan hasil IKP 2019 ini diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengantisipasi potensi kerawanan yang terjadi di setiap daerah. Bagi KPU dan Bawaslu dapat menjaga hak pilih dengan memaksimalkan pemutakhiran data, meningkatkan sosialisasi pemilu dan menjamin keberimbangan kampanye.

Kementerian Dalam Negeri diharapkan memaksimalkan perekaman KTP elektronik hingga Desember 2018. Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin, meminta TNI dan Polri untuk meningkatkan kondusivitas keamanan terhadap daerah yang rawan tinggi tersebut.

(Baca pula: Polri Kerahkan 272 Ribu Personel Selama Pemilu 2019)

Para partai politik pun diharapkan meningkatkan kampanye dialogis dalam bentuk pertemuan tatap muka dan pertemuan terbatas. Mereka mesti mematuhi aturan kampanye. Begitu pun media diharapkan menjaga kode etik jurnalistik, keberimbangan informasi, dan meningkatkan edukasi pemilih. “Masyarakat sipil harus meningkatkan partisipasi pemantau dan aktif dalam pengawasan tahapan pemilu,” kata Afifuddin.

IKP 2019 tadi disusun melalui survei dan penelitian di 514 kabupaten dan kota yang tersebar di 34 provinsi. Proses penyusunnnya dilakukan dalam beberapa tahapan dari Juni hingga September 2019.

Pada Pilkada serentak tahun ini, Papua juga menjadi  daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi. IKP Papua tercatat sebesar 3,41, tertinggi dibandingkan 16 provinsi lainnya. Tingginya IKP ini disebabkan oleh tingginya dimensi partisipasi sebesar 3,83, penyelenggaraan 3,24, serta kontestasi 3,11.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait