Cara Dua Kandidat Presiden Membereskan Masalah Lapangan Pekerjaan

Tim Prabowo-Sandi akan mengandalkan program OK OCE. Kubu Jokowi-Ma’ruf  mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK).
Dimas Jarot Bayu
14 September 2018, 20:32
Buruh Pabrik
ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Buruh pabrik garmen di Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/2).

Tingkat ketersediaan lapangan pekerjaan kerap menjadi sorotan. Tak ayal, isu tersebut dijadikan sebagai bahan kampanye oleh dua pasang kandidat dalam pemilihan presiden tahun depan (Pilpres 2019).

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mewacanakan program “One Kecamatan One Center of Enterpreneurship” atau yang dikenal sebagai OK OCE untuk skala nasional. OK OCE merupakan salah satu program kewirausahaan yang diinisiasi Sandiaga selama menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Politisi Partai Gerindra Gusmayadi mengatakan program OK OCE dari Prabowo-Sandiaga dapat diimplementasikan kepada masyarakat. “Secara konseptual renyah dan memang signifikan dari bagian kebutuhan rakyat,” kata Gusmayadi di Jakarta, Jumat (14/9).

Melalui program OK OCE, masyarakat hendak dimobilisasi dan dibina dalam membangun kewirausahaan. Mereka juga akan diberikan intervensi berupa modal untuk membangun usaha. (Baca juga: Adu Tim Ekonomi di Belakang Jokowi dan Prabowo).

Advertisement

Targetnya, program ini dapat membangun kemandirian ekonomi sekaligus menumbuhkan lapangan pekerjaan. “Ketika itu terjadi, harapannya akan menjadi bola salju buat kita semuanya,” kata Gusmayadi.

Sementara itu, kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin punya cara berbeda dalam merespons isu lapangan pekerjaan. Mereka tak membuka program khusus. Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago, mengatakan petahana akan mengoptimalkan program pemerintah saat ini. Misalnya, mengoptimalkan proses pelatihan para pekerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

Langkah ini dipilih karena Jokowi-Ma'ruf menyadari peluang lapangan pekerjaan di dalam negeri sempit. Alhasil, para pekerja Tanah Air harus memiliki  daya saing dengan tenaga kerja negara lain. “Yang harus dilakukan adalah memberikan pendidikan yang cukup 12 tahun kepada seluruh WNI,” kata Irma. “Kedua, memberikan skill yang lebih baik sehingga pasar tenaga kerja bisa direbut.”

Atas dasar itu, pemerintah sudah membangun lebih dari seribu BLK di Indonesia. Para tenaga kerja pun diberikan subsidi sehingga biaya pendidikan mereka gratis. (Baca juga: Kemenaker Bidik 1,4 Juta Orang Ikut Pelatihan Kompetensi di 2018).

Pada 2019, Jokowi-Maruf akan mendorong pelatihan bagi tenaga kerja lebih luas lagi melalui pembangunan 1000 BLK mini di madrasah. Targetnya, siswa lulusan madrasah memiliki kemampuan di bidangnya sehingga nilai jual ke pasar tenaga kerja dunia menjadi lebih bagus.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait