Swasta Bisa Menggarap 13 Proyek Infrastruktur
Kementerian Perhubungan menyiapkan sekurangnya 13 proyek untuk digarap swasta dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini lantaran anggaran Kementerian tidak cukup untuk mengembangkan infrastruktur tersebut pada tahun ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan, dari 13 proyek tadi, pemerintah hanya mampu menyediakan sekitar 41 persen anggaran infrastruktur prioritas yang canangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di sinilah pentingnya pemerintah mengajak swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk berpartisipasi.
“Ada dua yang dapat dikerjasamakan. Pertama yang belum dibangun,” kata Sugihardjo di kantornya, Jakarta, Selasa (3/4). “Atau yang baru separuh jalan.” (Baca juga: BPTJ Targetkan Proyek Properti Terminal Poris Plawad Rampung 2020).
Proyek infrastruk tersebut yaitu pembangunan delapan pelabuhan: Bitung, Anggrek, Bau-bau, Serui, Tobelo, Pomako Timika, Kaimana, dan Tahuna. Selain itu ada pula pekerjaan rel Makassar - Pare-pare, pengembangan penyeberangan Margagiri Ketapang, pengembangan Bandara Komodo, pekerjaan Terminal Poris Plawad, dan Balai Pengujian Laik Jalan Kendaraan.
Saat ini, Kementerian sedang berkoordinasi dengan kantor KPBU di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kedua instansi ini tengah membuat dokumen proyek yang layak.
