Petuah Boediono Agar Indonesia Tak Tertinggal dari Malaysia

Pemerintah mesti cermat dalam menentukan kebijakan agar keuntungan dari pengerukan alam kembali ke masyarakat.
Ameidyo Daud Nasution
16 September 2016, 11:20
Boediono
Katadata

Bertempat di Goethe Institut, Wakil Presiden RI periode 2009 – 2014, Boediono, meluncurkan buku berjudul “Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah”. Kemarin, acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat negara seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.

Dari kalangan akademisi hadir dosen Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran yang juga mantan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dosen Universitas Gadjah Mada A. Toni Prasetiantono, serta dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri. Sedangkan dari kalangan usaha hadir Chairul Tanjung dan Arifin Panigoro. (Baca juga: Boediono dan Penggalan Krisis Ekonomi Indonesia).

Dalam pemaparan singkatnya, Guru Besar Ekonomi UGM itu menjelaskan bukunya menggambarkan perjalanan sejarah ekonomi Indonesia dari pra penjajahan hingga saat ini. Salah satunya bercerita satu kegiatan ekonomi yang masih berlangsung sejak masa penguasaan Belanda hingga saat ini, yaitu ekstraksi atau mengeruk hasil bumi.

Padahal, Indonesia sudah saatnya tidak mengandalkan kegiatan pengerukan sumber daya bumi. Sebab, menurut Boediono, hal ini layaknya orang yang menjual harta warisan lalu tidak mendapatkan apa-apa. Adapun yang paling ideal adalah menggunakan kegiatan ini untuk kemaslahatan masyarakat. “Tujuannya bukan dibawa pergi tapi dikembalikan untuk Warga Negara Indonesia (WNI),” kata Boediono, Kamis, 15 September 2016.

Advertisement

Kegiatan ekstraktif adalah warisan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau perusahaan multinasional asal Belanda yang beroperasi pada akhirr abad 18 silam. Sistem ini mengeksploitasi secara tidak langsung hasil bumi Indonesia dengan menggunakan tangan para penguasa lokal.

Pada halaman 42 buku ini, Boediono menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang dikelola VOC secara ekstraktif tidak membawa kesejahteraan bagi penduduk saat itu. Kue kesejahteraan hanya dinikmati VOC, pedagang, serta para penguasa lokal. (Baca: Boediono "Peringatkan" Pemerintah Bahaya Krisis Finansial).

Akhirnya, pada akhir abad 18, taraf hidup penduduk Nusantara masih sama dengan kondisi pada dua abad sebelumnya,” kata Boediono.

Walau demikian, masih ada ruang bagi industri ekstraktif berupa penyedotan hasil bumi. Untuk itu, Boediono meminta pemerintah berlaku cermat dalam menentukan kebijakan agar keuntungan dari kegiatan usaha jenis ini kembali ke masyarakat. “Tinggal pandai-pandai saja kita kelola dengan pengeloloaan institusi publik yang baik.”

Dia mengingat pesan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dalam bukunya yang terakhir, “One Man’s View of The World”, agar kembali kepada sumber daya paling berkesinambungan, yakni sumber daya manusia (SDM). Lee bahkan sempat mengingatkan pada masa lampau bahwa Indonesia akan ditinggal oleh negara tetangga seperti Malaysia kalau hanya berfokus kepada sumber daya alam saja.

“Semoga tidak seperti itu. Harus ada usaha ekstra dari kita apalagi ekstraktif itu hanya kita keruk, kita jual. Kalau habis, tidak punya apa-apa,” ujarnya. (Lihat pula: Kembalinya Sri Mulyani dan Konsolidasi Politik Jokowi).

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait