Investor Swasta Berpeluang Kelola PLTA di Bendungan

Selama ini, bendungan dianggap aset negara sehingga pengoperasian pembangkit hanya dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara.
Ameidyo Daud Nasution
7 September 2016, 16:57
Waduk Jatibarang, Jawa Tengah
Arief Kamaluddin | Katadata

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuka pintu bagi investor dalam menggarap proyek bendungan yang ditujukan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Langkah ini diharapkan menarik swasta untuk berinvestasi di sektor infrastruktur ketenagalistrikan.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Yusid Toyib mengatakan akan menyediakan beberapa skenario agar terbentuk regulasi di pembangkit PLTA swasta. Salah satunya dengan memasukkan topik tersebut dalam Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (SDA).

Apabila konsesi terlaksana, pengoperasian bendungan layaknya seperti penggunaan infrastruktur lain seperti jalan tol atau kereta api. Di sini swasta memiliki porsi kepemilikan selama beberapa tahun dan kemudian dikembalikan kepada pemerintah atau BOT (build, operate, and transfer). (Baca juga: Pembangunan Dua Bendungan Kelar Tahun Ini).

Selama ini, bendungan dianggap aset negara sehingga pengoperasian pembangkit hanya dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara. “Bisa kita masukkan di UU SDA,” kata Yusid usai acara Forum Investasi Nasional 2016 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu, 7 September 2016.

Advertisement

Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum mengidentifikasi delapan bendungan berpotensi menjadi PLTA. Kedelapan infrastruktur tersebut yaitu Bendungan Banyuwangi (0,34 megawatt), Tugu (0,4 megawatt), Kuningan (0,5 megawatt), dan Tukul (0,64 megawatt). Bendungan lainya ialah Titab (1,5 megawatt), Marangkayu (1,35 megawatt), Karalloe (5 megawatt), serta Jatigede (110 megawatt).

Pengidentifikasian ini merupakan bagian dari usaha menarik investor untuk turut mengelola infrastruktur milik Kementerian Pekerjaan Umum. “Kami coba menjadi saluran untuk swasta masuk,” kata Yusid. (Baca juga: Bendungan Pertama Jokowi Dipercepat Selesai 2017).

Keuntungan lain dari skema ini, Yusid menambahkan, swasta akan berkontribusi terhadap perawatan bangunan apabila bendungan tersebut mengalami kerusakan. Misalnya, guna mencegah bendungan yang makin tua dari kedangkalan.

Namun dia menegaskan swasta hanya akan mendapatkan sisa kapasitas bendungan untuk pembangkit listrik. Kapasitas utama bendungan tetap diarahkan untuk kepentingan publik seperti irigasi. “Ini namanya pemanfaatan kapasitas yang berlebih,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wismana Adi Suryabrata mengatakan, selain delapan bendungan, ada dua bendungan lainnya yang dapat dikelola swasta.

“Ada Jatiluhur lalu Karangkates. Kalau bisa membuat transaksi bagus akan jadi contoh untuk lainnya,” ujarnya. (Lihat pula: Kontrak Diteken, Konstruksi Bendungan Kuwil Dimulai September).

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait