Rini Dorong Percepatan Holding BUMN untuk Tekan Harga Gas

Miftah Ardhian
2 September 2016, 16:47
Menteri BUMN Rini Soemarno
Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengimbau semua pihak untuk mendukung dan mempercepat pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN sektor minyak dan gas bumi (migas). Hal ini perlu dilakukan apabila ingin mendapatkan harga gas yang murah untuk mengembangkan industri.

Menurut Rini, harga gas untuk industri, terutama yang dari BUMN, masih mahal akibat belum terintegrasinya PT Pertamina dengan PT Perusahaan Gas Negara dalam skema holding. Adapun holdng migas belum terbentuk lantaran belum ditandatangani oleh kementerian lainnya. (Baca: Terganjal Dua Masalah, Pembentukan Holding BUMN Bisa Molor).

“Kenapa sangat penting? PGN itu menjadi anak perusahaan Pertamina sehingga cost untuk infrastruktur pengiriman gas menjadi terintegrasi sehingga tidak ada double investment,” ujar Rini saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 2 September 2016.

Namun, hal tersebut bukanlah satu-satunya faktor yang bisa membuat harga gas untuk industri turun. Pemerintah juga masih melihat apakah cost of investment ini bisa diperpanjang depresiasinya sehingga biaya menjadi lebih rendah.

Kemudian, pemerintah pun harus melihat cost of wellhead-nya. Hal-hal ini yang menurut Rini penting untuk mendapat perhatian agar harga gas bisa semakin kompetitif. (Baca: Pembentukan Superholding BUMN, DPR: Ada Syaratnya).

Kalau mau mendorong pengembangan industri dan membutuhkan produk dari industri itu sendiri, apakah untuk dalam negeri ataupun untuk ekspor, tentunya kita harus mempunyai harga gas secara kompetitif juga di dunia,” ujar Rini.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan skema holding yang saat ini dibahas bukan untuk meleburkan PGN dengan Pertamina, tapi BUMN gas itu akan melebur menjadi satu dengan Pertagas. Efeknya, aset Pertamina maupun PGN akan menjadi lebih besar.

Misalnya, aset Pertamina bertambah US$ 7,5 miliar menjadi US$ 52 miliar. Dengan peningkatan aset tersebut, menurut Dwi, kemampuan berinvestasi Pertamina dan PGN menjadi lebih besar.

Selain itu tidak akan ada lagi bentrok investasi, terutama pembangunan pipa gas. Selama ini, antara Pertagas dan PGN masih terjadi tumpang tindih dalam investasi pembangunan pipa gas. (Baca: Tolak Holding Migas, Serikat Pekerja PGN Dukung Holding Energi).

Salah satu contoh tumpang tindih terjadi di Duri Dumai. Setelah dua perusahaan pelat merah ini bersatu, hal tersebut tidak akan terjadi lagi. “Dampaknya sudah tentu harga gas bisa lebih baik,” kata Dwi akhir Juni lalu.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait