Menteri Bambang Gaet Investor Percepat Proyek Infrastruktur Prioritas

“Kalau pun investasi Badan Usaha Milik Negara, itu harus tanpa Penyertaan Modal Negara.”
Ameidyo Daud Nasution
18 Agustus 2016, 17:51
Menteri Bambang Brodjonegoro
ARIEF KAMALUDIN | KATADATA

 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan posisinya sebagai Chief Investment Officer tidak akan bentrok dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bambang menempati posisi tersebut setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, investasi yang dimaksud adalah penanaman modal di sektor infrastruktur prioritas, bukan sektor lain seperti manufaktur dan jasa yang melewati BKPM. Proyek infrastruktur tersebut merupakan pendukung utama agar investasi lainnya bisa masuk lewat BKPM.

“Ini benar-benar (investasi) yang dibutuhkan pemerintah saja. Kalau BKPM itu investasi swasta mulai dari manufaktur hingga jasa,” kata Bambang ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2016. (Baca: Kementerian PU Arahkan Dana Repatriasi ke 3 Proyek Infrastruktur).

Advertisement

Untuk itu, dia akan mencari pendanaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pengerjaan infrastruktur tersebut. Sedangkan pekerjaan proyek infrastruktur dengan APBN murni akan datang dari Kementerian Keuangan.

“Semua non-APBN di kita. Kalau pun investasi Badan Usaha Milik Negara, itu harus tanpa Penyertaan Modal Negara (PMN),” kata Bambang. (Baca: Kementerian Infrastruktur Minta Anggaran 2017 Lebih Besar).

Melalui posisi tersebut, dia akan mempercepat beberapa proses lelang dan tender terutama proyek strategis yang didanai swasta. Koordinasi akan dilakukan bersama-sama dengan Komite Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sementara itu, Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Sutrisno Bachir mengatakan akan membantu Bambang dalam menarik investor membiayai proyek prioritas. Misalnya, terkait pembangunan pembangkit listrik, infrastruktur pendukung industri migas, serta jalan tol.

Kita berikan karpet merah. Jadi, jangan hanya masuk ke APBN saja,” katanya di kesempatan yang sama.

Terkait dengan kemudahan tender, Soetrisno meminta harus ada terobosan, di samping tetap menjaga proses supaya mendapat pemenang yang kredibel. Yang menjadi penekannya, dalam lelang tersebut jangan menjadikan biaya termurah sebagai faktor penentu utama. Misalkan, mesti ditelisik juga rekam jejak para peserta tender.

Selain itu, perlu diperhatikan periode tender. Menurut Soetrisno, kerap ada investor yang sudah siap ke Indonesia. Namun, di tengah jalan tertunda oleh proses di Indoensia yang lama. “Kan sayang kalau sudah ada niat tapi tergangu,” katanya. (Lihat pula: Jokowi Ingin Proyek Infrastruktur Digarap Swasta).

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait