Pemerintah Hibahkan 21,8 Ton Daging Ilegal untuk Stabilkan Harga
Pemerintah memutuskan untuk menghibahkan daging impor ilegal sebanyak 21,8 ton. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan barang tersebut sebenarnya bisa saja dilelang. Tetapi pemerintah memilih memberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat melalui Kementerian Sosial.
Hibah dalam jumlah besar ini diharapkan bisa menstabilkan harga daging sapi karena permintaannya terpenuhi tanpa mengeluarkan biaya. Di pasaran, harga daging sapi saat ini melambung di atas Rp 100 ribu per kilogram. (Baca: Jokowi Ramal Swasembada Daging Tercapai 10 Tahun Lagi).
“Menjelang Idul Fitri ada kebutuhan daging dalam jumlah besar. Maka dari pilihan tadi diputuskan untuk dihibahkan,” kata Bambang saat konferensi pers Hibah Barang Milik Negara berupa Daging di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) DJBC, Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 30 Juni 2016.
Daging ilegal tersebut berasala dari penegahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada Akhir Mei lalu. Daging sapi yang didatangkan dari Australia itu milik importir PT SNJ dan PT ABU. Karena melanggar administrasi, tidak mendapat kuota, maka barang impor tersebut ditegah. (Baca: Impor Daging Sapi Terus Dibuka hingga Harga Turun).
Kedua importir tersebut melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, sebagaimana tertera pada lampiran III. Juga, melanggar Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 58 Tahun 2015 tentang Karkas, Daging, dan/atau Olahan lainnya ke wilayah Republik Indonesia. Karenanya, dikenai sanksi administrasi berupa penyitaan barang sehingga menjadi aset negara.
Dari 21,8 ton daging tersebut, sebanyak 14,4 ton berupa frozen boneless beef trimmings atau tetelan, 5,6 ton beef offal ‘a’ neck bones, dan 1,9 ton bone in beef tendon. Daging tersebut akan diberikan kepada panti sosial binaan Kementerian Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial yang berkedudukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
