Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Belum Maksimal

Beberapa Kementerian dan Lembaga enggan berpindah ke transaksi elektronik. Mereka lebih betah menggunakan lelang secara konvensional.
Ameidyo Daud Nasution
14 April 2016, 17:24
No image
Pekerja mengawasi proses pembangunan staiun bawah tanah MRT Dukuh Tas, Jakarta, Kamis (10/10). Proyek MRT ini ditargetkan selesai pada Mei 2018 dengan jumlah 7 stasiun layang yang meliputi Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M dan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyebutkan baru 60 persen Kementerian dan Lembaga yang sudah melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui e-katalog. Sementara itu, hanya 40 persen Pemerintah Daerah yang melakukan pengadaan melalui e-katalog ini.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan hal ini terjadi karena masih ada beberapa Kementerian dan Lembaga yang enggan berpindah ke transaksi elektronik. Mereka lebih betah menggunakan lelang secara konvensional. (Baca juga: Pacu Serapan di Awal Tahun, ESDM Teken Proyek Rp 136,6 Miliar).

Padahal, e-katalog diperlukan mengingat fasilitas ini merupakan reformasi pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu masih ada ketidakseimbangan antara harga yang ditawarkan serta permintaan dari Kementerian. “Apalagi ini membuka harga beberapa komoditas dengan harga tersembunyi,” kata Agus di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 14 April 2016.

Karena itu dia berharap bantuan dari seluruh stakeholder agar pengadaan barang dapat dilakukan secara penuh melalui e-katalog. Sistem ini akan mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Di sisi lain, LKPP akan menambah item yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak dilakukan secara cepat.

Advertisement

Walau peringkat Pemda yang menggunakan e-katalog tergolong rendah, tapi LKPP mencatat ada pemerintah daerah yang cukup rajin melakukan pengadaan dengan sistem itu yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Tahun ini kami coba untuk pengadaan trotoar, gorong-gorong, dan juga jalan kampung,” kata Agus. (Baca juga: Pemerintah Akan Andalkan Dana Desa Bangun Infrastruktur).

Tambahan ini akan semakin melengkapi jumlah item barang yang telah ada di e-katalog sebanyak 49.191 item. Agus mengatakan untuk beberapa barang modal memang cukup rumit untuk diadakan secara elektronik, namun dia optimistis ke depannya akan lebih banyak ketika sistem berjalan lebih lancar.

Dari total 49.191 item di e-katalog tadi, sebanyak 18.845 item merupakan kategorio barang retail yang dijual online, 9.882 merupakan jasa penyedaian internet, 7.706 alat kesehatan, 5.234 jasa penerbangan, serta 3.217 merupakan kendaraan bermotor.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait