BLU Dipersiapkan Akuisisi Kawasan Industri Swasta
KATADATA - Kementerian Perindustrian sedang menyiapkan langkah untuk mengambil alih sejumlah kawasan industri swasta. Upaya akuisisi ini menyusul rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) yang secara khusus mengelola kawasan industri.
Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian, Imam Haryono menyatakan sistem akuisisi ini mirip dengan pengusahaan jalan tol. Karenanya, setelah beberapa tahun beroperasi, kawasan itu akan kembali dikelola pemerintah. Dengan catatan, wilayah industri tersebut memiliki tingkat komersialisasi yang sangat rendah.
“Jadi pemerintah juga harus punya uang. Lalu kedua, kawasan industri tersebut, katakan 20 tahun penghuninya sedikit, bisa saja (diambil pemerintah),” kata Imam dalam rapat kerja Kementerian Perindustrian di Bidakara, Jakarta, Selasa, 12 Februari 2016. (Baca: Sembilan Kawasan Industri Terima Kemudahan Konstruksi).
Imam menargetkan pembentukan BLU terlaksana pada tahun ini. Untuk mempercepat berdirinya badan layanan ini, dia telah mengirim surat kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar proses administrasi dipercepat. Apalagi pengembangan kawasan industri masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional. BLU ini akan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.
Target lainnya, 60 persen industri masuk kawasan khusus dalam 20 tahun ke depan. Hal ini menimbang pertumbuhan perusahaan yang beroperasi di kawasan industri saat ini baru 40 persen. Dengan demikian, pembentukan badan layanan umum akan memperluas industrialisasi. “Bagi kawasan industri swasta yang sudah berjalan, kami akan gunakan dananya untuk peningkatan sumber daya manusia,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian menganggarkan Rp 192,4 triliun pada tahap awal industrilasisasi. Dana tersebut untuk 13 kawasan industri yang akan dibangun di luar Pulau Jawa. Pembangunan kawasan ini merupakan satu di antara program quick wins di Kementerian Perindustrian. Dalam perhitungan awal, dari lahan 22,5 hektare akan menyerap lebih dari 930 ribu tenaga kerja. (Lihat pula: Saingi Vietnam, Pemerintah Dorong Pengembangan Kawasan Industri).
Kawasan industri yang akan dibangun memiliki industri jangkar sehingga lebih mudah mengundang industri turunan untuk dihadirkan. Dana yang dibutuhkan khusus untuk membangun sarana infrastruktur senilai Rp 55,4 triliun. Misalnya, uang tersebut dialokasikan untuk membangun bandar udara, rel kereta api, kelistrikan, pelabuhan, dan sumber daya air.
