Pemerintah Siapkan Insentif Cegah Gelombang PHK

Salah satu solusi, tarif listrik akan ditinjau ulang untuk meringankan beban industri.
Muchamad Nafi
4 Februari 2016, 16:18
Buruh Pabrik Sepatu
Arief Kamaludin|KATADATA
Aktifitas pekerja Pabrik Sepatu dilokasi pabrik PT Adis Dimension Footwear di Balaraja Barat, Tangerang, Provinsi Banten, Senin (5/10).

KATADATA - Di tengah perbaikan ekonomi yang sedang lesu, kabar tak enak terdengar dari sektor industri. Sejumlah perusahaan dikabarkan akan mengurangi jumlah karyawannya. Karena itu, pemerintah sedang mencari solusi agar masalah tersebut tidak berlanjut.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan pemerintah agar perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Antara lain memberikan keringanan untuk membayar tagihan listrik,” kata Franky saat ditemui di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis, 4 Februari 2016.

Misalnya, Franky menambahkan, insentif akan dimulai dengan meninjau tarif dasar listrik bagi industri. Pemerintah juga bisa memberi dukungan agar mereka dapat menjadi nasabah bank Badan Usaha Milik Negara. (Baca: PHK Merebak, Menteri Darmin: Bukan Karena Ekonomi Melambat).

Fasilitas lainnya, BKPM akan mengupayakan peningkatan daya saing. “Misalnya mendorong kebijakan yang dibutuhkan seperti ketersediaan gas dan pemberlakuan SNI melalui koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan kementerian teknis lainnya,” ujarnya.

Menurut Franky, BKPM pernah mengeluarka fasilitasi tersebut untuk sektor tekstil dan sepatu melalui pembentukan Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu. Anggota desk ini terdiri dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Perdagangan. Tujuannya untuk mencegah PHK.

Kabar maraknya pemangkasan karyawan cukup kencang setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyiarkan ada puluhan ribu buruh di sektor industri padat modal yang terancam PHK. Bahkan, ribuan buruh di sektor padat karya sudah mengambil opsi tersebut.

Said menyebutkan beberapa perusahaan besar dan menengah akan mem-PHK ribuan pekerja pada Januari hingga Maret tahun ini. Misalnya, PT Panasonic yang memiliki pabrik di Cikarang dan Pasuruan, PT Toshiba, PT Shamoin, PT Starlink, PT Jaba Garmindo, dan PT Ford Indonesia. Kabar serupa juga terjadi pada industri kendaraan bermotor seperti PT Astra Honda Motor, PT Yamaha, dan PT Hino. “Semua pabriknya berlokasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Pasuruan, dan Medan,” ujar Said.

Terkait kabar pemangkasan karayawan di Toshiba dan Panasonic, Franky berencana mengirimkan surat kepada dua produsen elektronik tersebut. Surat tersebut berisi penawaran bantuan yang bisa dilakukan pemerintah. Kemudian, kedua perusahaan tersebut diminta memberikan alternatif selain PHK kepada karyawannya. (Baca: Isu PHK, Panasonic Akui 425 Karyawan Terdampak Restrukturisasi).

Menurut Franky, secara umum kondisi perekonomian memang sedang lemah. Namun dia tidak menganggap hal tersebut menjadi faktor utama adanya PHK. “Kalau dicermati, Toshiba dan Panasonic ini sebenarnya karena produknya menyesuaikan dengan pasar. Nah aksi korporasi ini memang terkait dengan ketenagakerjaan,” ujar Franky.

Apalagi, iklim investasi di Indonesia masih diminati banyak investor asing. Hal tersebut terlihat dari realisasi investasi tahun lalu yang meningkat 17,8 persen dengan nilai Rp 545 triliun. Sementara itu, izin prinsip yang masuk tahun ini mencapai Rp 1.800 triliun, naik 45 persen dari tahun sebelumnya. Apalagi, investor dari Cina akan memperluas usahanya di sektor elektronik.

Dengan demikian, dia merasa fenomena pengurangan tenaga kerja akan teratasi dengan pertumbuhan investasi yang terus berkembang. “Sekali lagi, fakta yang saya sebut, realisasi investasi, komitmen investasi, dan beberapa sektor, masih tetap tumbuh,” kata Franky. (Lihat pula: Ford Indonesia Tutup Setelah 16 Tahun Beroperasi).

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir mengatakan munculnya beberapa kasus PHK merupakan peringatan bagi pemerintah. Ini merupakan tanda buruk atas iklim investasi di Indonesia. Namun dia tetap yakin masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. “Paling ditakuti dari negara industri adalah ketika industri melakukan relokasi ke negara lain,” ujarnya.

Reporter: Miftah Ardhian
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait