Pemerintah Pastikan BUMN Ambil Alih Freeport

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution diminta menjadi fasilitator pertemuan tiga menteri.
Muchamad Nafi
2 Februari 2016, 21:19
freeport-indonesia-proses-penambangan.jpg
KATADATA/

KATADATA - Dua pekan setelah PT Freeport Indonesia mengajukan penawaran divestasi saham, pemerintah memutuskan Badan Usaha Milik Negara untuk mengambil alih perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia itu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan hal itu diputuskan setelah dilakukan koordinasi lintas kementerian.

“Saya bicara dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Pemerintah menugaskan BUMN untuk ambil kesempatan ini,” kata Sudirman di Balai Kartini Jakarta, Selasa, 2 Februari 2016. (Baca: Pemerintah Belum Siapkan Rp 23,5 Triliun Ambil Saham Freeport).

Pada 13 Januari lalu, PT Freeport Indonesia mengirim surat pelepasan saham 10,64 persen senilai US$ 1,7 persen atau sekitar Rp 23,5 triliun. Langkah itu untuk memenuhi ketentuan divestasi lanjutan hingga 20 persen -saat ini pemerintah sudah memegang 9,36 persen. Pemerintah memiliki waktu dua bulan untuk memutuskannya.

Dengan pengajuan divestas ini, Sudirman mengatakan tugas Kementerian Energi yakni menjaga supaya regulasi divestasi terlaksana dari segi tata waktu dan substansi. Pemerintah pusat menjadi pihak pertama yang berhak mengambil alih dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bila tak mengambil opsi ini akan bergeser ke level selanjutnya, yakni pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

“Urutannya itu kan,” ujar dia. Namun untuk detail realisasinya, pemerintah akan memutuskannya secara kolektif antara Menteri Energi, Menteri BUMN Rini Soemarni, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Karena itu, “Kami akan minta Menko (Darmin Nasution) untuk fasilitasi pertemuan tiga menteri.”

Sebelumnya, Bambang Brodjonegoro menyatakan masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait. Jika diputuskan menggunakan anggaran pemerintah, maka akan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

“Bukan masalah punya uang atau tidak. Di APBN (2016 yang dibahas) Oktober kemarin belum dianggarkan. Kalau kami putuskan beli pakai APBN, ya nanti kami masukan,” kata Bambang, pertengahan bulan lalau. (Baca juga: Kawal Divestasi Freeport, Pemerintah Bentuk Tim Khusus).

Terkait dengan nilai divestasi, Sudirman menyatakan Kementerian BUMN masih mengkaji dengan melibatkan Mandiri Sekuritas dan Danareksa. Hasil perhitungannya akan menjadi acuan pemerintah dalam memutuskan divestasi Freeport yang banyak dinilai oleh sejumlah kalangan terlalu tinggi. Sudirman berharap ada angka termurah dari hasil evaluasi sehingga tidak sampai US$ 1,7 Miliar seperti yang ditawarkan Freeport.

Mengenai larangan ekspor konsentrat, ia menyatakan sudah mengirim surat ke Freeport minggu lalu. Perusahaan itu membalas dengan meminta keringanan ekspor. Namun Sudirman tidak menyanggupinya sebelum Freeport memenuhi dua syarat. (Baca: Freeport Akan Lepas 10 Persen Saham Senilai Rp 23,5 Triliun).

Pertama, Freeport mesti membayar bea keluar lima persen dari harga jual untuk setiap hasil tambang yang mereka kirim ke luar negeri. Hal ini berdasarakan perhitungan Kementerian Energi bahwa pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter milik Freeport belum mencapai 60 persen.

Kedua, Freeport harus menunjukkan kesungguhan dalam membangun smelter. Caranya, perusahaan mesti menyetorkan uang komitmen untuk mendirikan pabrik yang totalnya ditaksir mencapai US$ 530 juta ke Kementerian Energi.

 

Reporter: Anggita Rezki Amelia
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait