Akhiri Kisruh Masela, Jokowi Kembali Bahas di Rapat Terbatas

Tim terpadu telah menyelesaikan rekomendasi. Sofyan membenarkan ada perbedaan pendapat yang kerap terjadi.
Muchamad Nafi
1 Februari 2016, 12:50
Jokowi & JK
Arief Kamaludin|KATADATA
Jokowi & JK KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA - Kisruh rencana pengembangan Blok Masela oleh kontraktor -Inpex Masela Ltd dan Shell Plc- sepertinya akan mencapai kata akhir. Presiden Joko Widodo sore ini, sekitar pukul 16.00, dijadwalkan memimpin rapat terbatas kabinet untuk membahas Lapangan Gas Abadi yang terletak di perairan Laut Arafuru tersebut.

Selama ini, pemerintah “terpecah” dalam menyikapi pengembangan ladang gas tersebut. Suara kabinet terbelah dalam memilih pembangunan kilang antara di laut melalui floating liquefied natural gas/FLNG atau offshore dan kilang di darat atau onshore. Sebagai pemicu utama yakni perhitungan nilai pembangunan dua fasilitas tersebut. Juga, terkait dampak keekonomian masing-masing skema terhadap wilayah sekitar Blok Masela.

Karena kisruh ini, Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri dalam rapat terbatas pada akhir Desember tahun lalu. Namun, pertemuan tersebut belum membuahkan hasil. Jokowi pun memberi waktu para pembantunya untuk mengakaji lebih matang. Dan dibentuklah tim terpadu. (Baca: Seteru di Balik Kisruh Pengembangan Blok Masela

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan tim ini berisi sejumlah menteri. Selain dia, anggota yang lain yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. “Pembahasan sudah dalam, tinggal kami presentasikan ke Presiden,” kata Sofyan saat ditemui di kantornya, akhir pekan lalu.

Namun, Sofyan tidak secara gamblang menyebut hasil kajian tim, apakah memutuskan onshore atau offshore. Namun, dia hanya menekankan dasar proyek Blok Masela harus memperhatikan pengembangan Maluku Tenggara dan Indonesia Timur. “Masing-masing punya plus-minusnya. Kami juga ada masukan tapi tidak bisa saya beritahu sekarang,” ujarnya.

Sofyan membenarkan ada perbedaan pendapat yang kerap terjadi dalam rapat-rapat tim ini. Namun dia menilai hal tersebut positif karena pemerintah ingin mencari pilihan terbaik. (Baca: Gandeng Tiga Universitas, Pemerintah Matangkan Konsep Blok Masela).

Sebelumnya dalam rapat terbatas bulan lalu, Presiden Joko Widodo menekankan pengembangan blok kaya gas tersebut harus menciptakan efek berantai bagi ekonomi nasional. Menurut Jokowi, pemerintah harus memperhatikan amanat konstitusi bahwa bumi dan air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. “Bukan untuk segelintir atau sekelompok orang,” kata Jokowi seperti dikutip situs Sekretariat Kabinet, saat membuka rapat terbatas tersebut. 

Jokowi menekankan hal tersebut karena menilai Blok Masela merupakan sebuah pengembangan proyek yang sangat besar dan memakan waktu panjang. Karena itu, dia meminta tidak membuat keputusan tergesa-gesa dengan melakukan kalkulasi dan pemaparan secara detail. “Saya ingin agar proyek besar ini memberikan manfaat kepada ekonomi langsung, dan menciptakan sebuah nilai tambah yang memberikan efek berantai pada perekonomian nasional kita,” katanya. (Lihat pula: Jokowi akan Dilibatkan dalam Memutuskan Skema Blok Masela).

Rapat terbatas ketika itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dua menteri koordinator yaitu Darmin Nasution dan Rizal Ramli, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki. Hadiri pula lima menteri lainnya: Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Sofyan Djalil. Ada juga Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto.

 

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait