Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari Cina Diduga Lebih Mahal

Biaya yang diusulkan Cina lebih tinggi US$ 600 juta, sekitar Rp 8,1 triliun, dari yang ditawarkan Jepang.
Muchamad Nafi
12 Oktober 2015, 12:54
Kereta Cepat
Arief Kamaludin|KATADATA
Maket kereta cepat buatan Cina di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta.

KATADATA - Keberhasilan Cina menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung rupanya juga menjadi perhatian media massa di Asia Timur. Situs online di Taiwan Wantchinatimes.com, misalnya, kemarin menyoroti keputusan pemerintah Indonesia tersebut sebagai kemenangan Cina atas Jepang. Namun, kelompok media China Times News tersebut juga melihat beberapa kejanggalan.

Media itu melansir sebuah informasi yang menyebutkan bahwa paket Cina tidak lebih menarik dari proposal Jepang. Biaya yang diusulkan Negeri Panda ini lebih tinggi US$ 600 juta atau sekitar Rp 8,1 triliun, dari yang ditawarkan Jepang. Dasar perkiraannya adalah membandingkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan proyek sejenis di negera tersebut.

Untuk menggarap kereta cepat Jakarta-Bandung, Cina menganganggarkan biaya 213 juta yuan, sekitar US$ 33,5 juta, per kilometer. Padahal, Cina hanya mengeluarkan dana kurang dari 100 juta yuan, sekira US$ 15,7 juta, per kilometer dalam membangun jalur Wuhan-Guangzhou. Adapun biaya proyek kereta cepat rute Beijing-Shanghai, “Tak lebih dari 177 juta yuan, setara US$ 27,8 juta per kilometer,” demikian wantchinatimes.com mengungkapkan informasi yang diperolehnya.

Sementara itu, janji Beijing bahwa kereta cepat di Indonesia dapat beroperasi pada akhir 2018 juga dianggap terlalu optimistis. Perkiraan waktu pengoperasian ini memang lebih cepat dari proposal Jepang yang memperkirakan operasi kereta baru terlaksana pada 2021. Dengan mengutip seorang pejabat Jepang, wantchinatimes.com menyatakan Cina berpotensi tak mampu menyelesaikan proyek seperti yang dijanjikan.

Pada awal bulan ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyebutkan proyek kereta cepat akan dikerjakan oleh konsorsium dengan skema business to bussiness, tidak menggunakan anggara negara, dan tanpa mendapat jaminan pemerintah. “Karena itu, sekarang kementerian BUMN lakukan pendalaman dengan BUMN dari Cina untuk lakukan joint venture agreement,” kata Rini di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis dua pekan lalu. 

Setelah itu diketahui bahwa badan usaha negara yang masuk dalam konsursium yaitu Jasa Marga, Wijaya Karya, PTPN VIII, dan Kereta Api. Sementara itu, konsorsium dari Cina dipimpin oleh China Railway Corporation (CFC). Rini menyebutkan pembiayaan proyek sebagian besar dari China Development Bank dengan bunga dua persen untuk 40 tahun masa kerja dengan komponen dolar. “10 tahun grace period, 30 tahun pengembalian,” ujarnya. Total pinjaman, Rini melanjutkan, sebanyak 75 persen dari nilai proyek. 

Namun, anggota Komite Pertimbangan Kebijakan Publik di Sektor Transportasi Agus Pambagio masih meragukan nihilnya peran keuangan negara dalam proyek kereta cepat yang diusung Rini. Oleh sebab itu dia meminta Sang Menteri memaparkan secara detail kepada publik dan anggota kabinet lainnya bahwa proyek ini benar-benar tidak menggunakan APBN.

Saya ingin dia menjelaskan seluruhnya hingga cost dan Transit Oriented Development (TOD)-nya. Selama ini yang dibicarakan hanya tenor, bunga, dan grace period-nya saja," kata Agus kepada Katadata.

Reporter: Muchamad Nafi, Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait