Kartel Diduga Membayangi Kebijakan Energi Nasional

Pada 2050 penggunaan minyak tinggal 20 persen energi terbarukan minimal 31 persen batubara 25 persen dan gas 24
Muchamad Nafi
18 September 2015, 14:38
Katadata
KATADATA

KATADATA ? Ada rencana mengejutkan dari Senayan yang dirasakan Dewan Energi Nasional (DEN). Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat hendak mengkaji ulang Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasioanal. Aturan tersebut, di antaranya, memuat target bauran energi dalam penyediaan energi nasional sampai 2050. 

Padahal, beleid ini baru seumur jagung, belum genap setahun sejak diundangkan pada Oktober tahun lalu. Namun, dalam dialog energi di Hotel Borobudur, Kamis (17/9), Ketua Komisi Energi DPR, Kardaya Warnika, menyatakan banyak bolong dalam aturan tersebut sehingga tidak bisa menjadi acuan Kebijakan Energi Nasioanal (KEN). ?KEN mau di-review. Yang baru saja yang jadi referensi. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang tadinya tidak jelas jadi agak bingung,? kata Kardaya.

Namun, mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) ini belum mau mengungkapkan poin-poin penting yang akan direvisi. Karenanya, ?Itu belum kita bahas, untuk itu kita akan mengundang DEN untuk mnyampaikan itu. Ada hal-hal yang perlu diperjelas dan ditambahkan, karena energi ini kan kebutuhan yang penting.? (Baca: Komisi VII Akan Revisi Kebijakan Energi Nasional).

Tak ayal, keinginan anggota DPR ini bak tamparan bagi Dewan Energi Nasional. Anggota DEN Alexander Sonny Keraf menanggapi dengan sengit. Menurutnya, peran energi terbarukan yang cukup besar dalam Kebijakan Energi Nasional akan mengganggu bisnis para kartel minyak. ?Tujuannya, dugaan saya, adalah para pedagang minyak yang terganggu jika kita berhasil mengembangkan EBT. Pangsa pasar energi fosil minyak, gas, dan seterusnya berkurang,? kata Sonny.

Advertisement

Dia menaksir, keuntungan para kartel minyak akan turunan seiring makin berkurangnya pemakaian energi konvensional. Oleh karena itu, kata Sonny, mereka mengganggu Kebijakan Energi Nasioanl agar energi terbarukan tidak berhasil terrealisasi. Padahal, ?Sekarang, semua negara sepeti Amerika, Jerman, dan Jepang membangun besar-besaran energi baru terbarukan khususnya tenaga surya.?

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 memang bisa memukul para importir dan pedagang minyak dan gas. Mari kita lihat kompsisi pemenuhan energi dalam negeri secara nasional. Pada tahun ini, 46 persen pasokan energi bersumber dari minyak bumi, lalu di tempat kedua ada batubara sebesar 31 persen. Sementara itu, gas hanya menyumbang 18 persen, sisanya sebesar 5 persen baru dari energi terbarukan.

Untuk membangun kedaulatan energi, Dewan Energi Nasiona lalu mengubah komposisi tersebut. Rencana ini tertuang dalam beleid tadi. Pada 2025, porsi minyak untuk memenuhi kebutuhan engeri dipangkas tinggal 25 persen, lalu batubara menjadi 30 persen, gas 22 persen, dan energi terbarukan melonjak hingga 23 persen. Lalu, 25 tahun kemudian, penggunaan energi terbarukan minimal 31 persen, batubara 25 persen, gas 24 persen, dan minyak tinggal 20 persen.

Melihat komposisi tersebut, ceruk importir atau pedagang minyak mendapat keuntungan di industri ini praktis menyusut. Dalam kaitan inilah Sonny menduga adanya kepentingan kartel untuk menintervensi bauran energi yang sedang digarap lembaganya.

Anggota DEN lainnya, Tumiran, menegaskan tujuan kebijakan energi nasioanal yaitu menciptakan kedaulatan energi dengan menjadikan energi sebagai modal pembangunan nasional. Namun, sebagian bahan mentah energi malah dikirim ke luar negeri. ?Kami dorong agar energi tidak hanya jadi komoditi ekspor semata, namun menjadi modal pembangunan nasional,? ungkap Tumiran.

Sebagai contoh adalah batubara. Berdasrkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, produksi nasional batubara pada 2011 mencapai 353 juta ton. Dari jumlah itu, 287 juta ton diekspor dan sisanya baru dipergunakan untuk dalam negeri. Tahun lalu, komposisi distribusinya tak jauh berbeda. Dari total produksi 435 juta ton, hanya 76 juta ton untuk memenuhi kebutuhan domestik dan sebagaian besar lainnya diekspor. Padahal, ?Cadangan batubara hanya 5,7 persen dari cadangan dunia, tetapi Idonesia menjadi ekportir batubara terbesar di dunia,? demikian bunyi dokumen tersebut.
 

Reporter: Manal Musytaqo,
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait