Pemerintah Jamin Tak Ada Komersialisasi Vaksin Mandiri

Selain pemberian vaksin virus corona secara gratis bagi sekitar 181 juta penduduk, pemerintah mengizinkan vaksinasi mandiri yang akan disediakan oleh sejumlah perusahaan. Harapannya, proses pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity di Tanah Air cepat tercipta.

Rupanya, vaksin gotong royong -istilah lain yang kerap muncul- tersebut sempat memicu pro-kontra terkait pengadaan dan harganya. Menanggapi hal itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmidzi, menyatakan penerima vaksin gotong royong akan mendapatkannya secara cuma-cuma.

Sebab, biayanya ditanggung oleh korporasi, bukan oleh karyawan. Sehingga pemerintah memastikan vaksin ini tak dapat diperjualbelikan secara bebas. “Kami tegaskan sekali lagi bukan vaksinasi individu yang akan terjadi komersialisme,” kata Siti Nadia dalam Katadata Forum Virtual Series pada Jumat (5/3).

Untuk itu pemerintah bakal menentukan batas harga vaksin yang dijual PT Bio Farma ke perusahaan. Kementerian Kesehatan juga mengatur batas pelayanan pemberian vaksin oleh fasilitas pelayanan kesehatan swasta.

Mekanisme pemberian vaksinasi Covid-19 pun berbeda dengan program pemerintah yang selama ini telah berjalan. Vaksinasi mandiri hanya dapat dilaksanakan melalui badan usaha. “Mekanisme gotong royong adalah inisiatif dunia usaha untuk membantu program pemerintah,” ujar Nadia. “Kita berikan ruangnya, namun ada syarat yang harus dipenuhi.”

Sebagai contoh, vaksin yang digunakan mesti berbeda dengan vaksin gratis yang sudah berjalan. Pemerintah saat ini menggunakan merek Sinovac, Pfizer, Astra-Zeneca, dan Novavax. Karena itu merek yang dimanfaatkan vaksinasi gotong royong tentu tak sama. Sejumlah kandidat potensial di antaranya produk dari Moderna, Sinopharm, Sputnik V, dan Johnson & Johnson.