Dalih Netralitas Pegawai KPK di Balik Polemik Tes Wawasan Kebangsaan
Tes wawasan kebangsaan di Komisi Pemberantasan Korupsi yang berujung pada “gugurnya” sejumlah penyidik dan pegawai itu menuai polemik. Sejumlah pihak menuding tes ini upaya menggembosi komisi antirasuah. Namun, pejabat KPK mengklaim materi asesmen tes bertujuan mengukur netralitas pegawai yang statusnya akan menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Karena sebagai prosedur menjadi ASN, pegawai KPK pun tidak dites terkait aspek kompetensi. Alasannya, saat perekrutan awal sudah memenuhi persyaratan kompetensi. “Tes tertulis dan wawancara ini difokuskan untuk mengukur penguatan integritas dan netralitas ASN,” kata Pelaksana tugas Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (7/5).
Menurut dia, asesmen tes wawasan kebangsaan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Dalam melaksanakan tes, BKN melibatkan Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Untuk itu, semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama lembaga-lembaga tersebut. Sebelum melaksanakan tes, para pewawancara dari beberapa lembaga ini telah menyamakan persepsi.
Dalam tes itu, ada pertanyaan yang dikembangkan dari tes tertulis yang sudah berlangsung sebelumnya. “Misalnya berkaitan dengan tata cara beribadah dan pilihan hidup berkeluarga,” ujar Ali.
KPK juga menerima masukan dari publik yang mempertanyakan relevansi beberapa materi dalam wawancara yang tidak berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi komisi antirasuah. Namun, bagi Ali, hal itu baru sebatas masukan dalam penyelenggara asesmen.
