Menteri Keuangan Tolak Perbesar Defisit Anggaran

Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi terbesar. Tapi motor penggeraknya berada pada belanja pemerintah.
Muchamad Nafi
22 Maret 2016, 15:37
Bambang Brodjonegoro
Arief Kamaludin|KATADATA
Bambang Brodjonegoro

KATADATA - Setahun terakhir, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pembangunan infrastruktur. Tak heran bila belanja pemerintah di sektor ini terbilang besar. Anggaran pemerintah untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut juga tak sedikit. Sayangnya, penerimaan negara masih seret.

Sejumlah ekonom pun menyarankan agar ruang defisit anggaran diperlebar. Dengan demikian, pemerintah dapat memperbesar utang dari tiga menjadi empat persen terhadap Produk Domestik Bruto. Dana tersebut dibutuhkan untuk membangun infrastruktur. Namun, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menolak pelebaran defisit kendati penerimaan minim.

Tahun lalu pemerintah menganggarkan belanja modal Rp 291 triliun. Dari kebijakan itu, ekonomi kuartal keempat 2015 bertumbuh 5,04 persen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2015 mencapai 4,79 persen. Tahun ini, belanja modal dianggarkan Rp 313 triliun. (Baca: Genjot Laju Ekonomi, Pemerintah Didorong Perlebar Utang).

Di sisi lain, Bambang menyatakan risiko terbesar di tahun ini adalah penerimaan yang minim. Walau demikian, dia tak sepakat jika defisit anggaran mesti diperlebar.  “Tidak mungkin segitu (defisit naik),” kata Bambang usia menghadiri acara Indonesia Investment Forum di Hotel Mandarin, Jakarta, Selasa, 22 Maret 2016.

Advertisement

Bambang mengatakan masih mengkaji pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak alias tax amnesty dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Beleid ini menjadi andalan utama pemerintah mengatasi penurunan penerimaan akibat ekonomi yang masih lesu. Dia pernah menghitung, akibat pelemahan harga komoditas dan minyak mentah dunia, potensi penerimaan hilang Rp 90 triliun. Bolong ini sebagian akan tertutup melalui tax amnesty yang diperkirakan memberi pemasukan Rp 60 triliun.

“Kami dengan DPR sepakat bahas tiga undang-undang untuk meningkatkan pendapatan tahun ini, yakni Pajak Pertambahan Nilai, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Tax Amnesty,” ujar Bambang. (Baca juga: Ekonomi Terjaga, BI Rate Berpeluang Kembali Turun 0,25 Persen).

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2016 bisa mencapai 5,1 persen. Kemudian meningkat di kuartal kedua menjadi 5,2 persen. Laju ekonomi yang meningkat seiring proyek infrastruktur mulai berjalan. Hingga akhir tahun, dia memprediksi ekonomi bertumbuh 5,2 - 5,6 persen. Sebenarnya, harga komoditas yang masih turun dan harga minyak tertekan, hal itu berpengaruh ke sektor swasta. Tapi inisiatif pemerintah melakukan reformasi akan menjadi momentum perbaikan.

Menurutnya, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi terbesar. Tapi motor penggeraknya berada pada belanja pemerintah. Dengan implementasi sepuluh paket kebijakan ekonomi, akan ada perbaikan kelembagaan, reformasi birokrasi, dan perizinan. Dengan begitu, semestinya investasi swasta bisa meningkat di kuartal kedua ini. (Lihat pula: Industri Lesu, Utang Luar Negeri Swasta Melambat).

Pada kesempatan yang sama, President Honeywell Indonesia Alex Pollack mengatakan perbaikan infrastruktur menjadi penting untuk menarik investasi asing secara langsung (FDI). Terutama upaya mengurangi biaya logistik. Bila pemerintah menjalankannya dengan benar, kepercayaan investor akan kembali. Karena itu, kata Alex, perbaikan harus dilakukan dari sekarang.

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait