E-audit Bakal Pangkas Waktu Pemeriksaan Pajak

?Sistem ini bisa menghemat waktu 70 persen dibanding konvensional. Karena saat kami periksa akan langsung nge-link ke kertas kerja pemeriksaan.?
Muchamad Nafi
26 Februari 2016, 16:02
Pajak_Katadata_Arief.jpg
Arief Kamaludin|KATADATA

KATADATA - Direktorat Jenderal Pajak sedang mengkaji sistem pemeriksaan pajak berbasis elektronik atau e-audit. Dibandingkan dengan cara konvensional, sistem ini bisa memangkas waktu pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Teknologi ini juga memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak bertukar data dengan instansi lain secara terintegrasi.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Edi Slamet Irianto mengatakan jumlah pegawai pajak belum mampu mencakup seluruh wajib pajak yang terdaftar. Pemeriksaan melalui cara konvensional memakan waktu yang cukup lama. Adapun jika menggunakan sistem e-audit, pemeriksaan menjadi cepat karena langsung terhubung dengan ke kertas kerja pemeriksaan.

“Setiap ada pergerakan pemeriksaan bisa terekam ke sistem. Sekarang kami mulai dengan e-audit,” kata Edi dalam Media Gathering di Ramada Hotel, Bali, Kamis malam, 25 Februari 2016. “Sistem ini bisa menghemat waktu 70 persen dibanding konvensional. Karena saat kami periksa akan langsung nge-link ke kertas kerja pemeriksaan.” (Baca juga: Rekor Baru, Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.000 Triliun).

Menurut Edi, pemeriksaan konvensional tidak langsung terhubung dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Akibatnya, data yang dimiliki oleh pemeriksa tidak lengkap untuk membuktikan wajib pajak kurang bayar atau lebih bayar. Karena proses yang lama, wajib pajak merasa kurang nyaman. Hal ini menjadi salah satu penyebab naiknya pengaduan atas pemeriksaan oleh wajib pajak dari 19 pada 2014 menjadi 32 di tahun lalu.

Melalui e-audit, menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Mekar Satria Utama, pegawai pemeriksa hanya perlu membuat satu laporan. Berbeda dengan cara konvensional yang mengharuskan pegawai membuka satu per satu faktur. “Aplikasinya sedang disusun. Keluar tahun ini,” ujarnya. (Lihat pula: Penerimaan Tahun Depan Tertolong Pengampunan Pajak).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa DJP akan memperbaiki teknologi informasi (IT) bidang pemeriksaan. Rencananya, IT ini akan diintegrasikan dengan direktorat lainnya di bawah Kementerian Keuangan. Darmin berharap data wajib pajak yang di-input mejadi lebih lengkap dan akurat. Meski hal itu diakui butuh waktu lama untuk memperbaiki IT DJP secara keseluruhan.

“Nggak bisa IT sepotong-sepotong seperti yang selama ini. Harus terintegrasi. Tapi kalau pun dibangun, jangan baru selesai lima tahun lagi. Kapan penerimaan (negara) naiknya?” Darmin menuturkan. Langkah ini juga bagian persiapan pemberlakuan pengampunan pajak alias tax amnesty. Sedangkan pembiayaanya masih dikaji: menggunakan anggaran pemerintah atau melalui skema kerja sama dengan swasta (Public-Private Partnership/PPP).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan perbaikan ini juga menanggapi pernyataan Bank Dunia yang menyebut IT DJP sudah tertinggal jauh dibanding negara lainnya. Ketertinggalan dalam hal teknologi menjadi salah satu penghambat naiknya rasio pembayaran pajak terhadap Produk Domestik Bruto atau tax ratio. (Baca: Setoran Pajak Seret, Pemerintah Tambah Utang untuk Menambal Defisit).

Tak heran jika tax ratio saat ini hanya 11,3 persen, lebih rendah dibanding negara ASEAN lainnya, terutama Thailand dengan tax ratio di atas 15 persen. Bahkan rata-rata negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-Operation and Development/OECD) mencapai 33,8 persen.

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait