Kredit Usaha Rakyat Tak Lagi Fokus pada Perdagangan
KATADATA - Tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 103,3 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah pun menunjuk 19 bank, termasuk swasta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Ada pula empat perusahaan pembiayaan. Tetapi, pemerintah menegaskan agar anggaran diberikan secara merata.
Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, sektor perdagangan atau ritel mendapat KUR yang lebih besar dari kredit yang disalurkan bagi usaha mikro. Sebagai perbandingan, plafon untuk ritel mencapai Rp 500 juta, sementara usaha mikro hanya Rp 20 juta. Untuk mengatasai ketimpangan tersebut, Kementerian Koordinator Perekonomian sedang mengkaji skema penyaluran KUR per sektoral, tak lagi mengutamakan perdangan atau ritel. (Baca: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Belum Maksimal).
Alasannya, kata Bambang, risiko per sektor yang berbeda menuntut penyaluran kredit berbeda pula. “Di Kementerian Koordinator Perekonomian akan dalami skema yang lebih bagus. Kredit itu hadir tanpa punya nama atau skema sendiri (per sektoral). Semua di bawah KUR. Kami ingin dorong diversifikasi, jangan lagi didominasi perdagangan,” kata Bambang usai Rapat Koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis, 11 Februari 2016.
Terkait hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperketat penyaluran kredit usaha rakyat. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Haddad memastikan penyalur KUR sudah memenuhi syarat. Misalnya, rasio kredit bermasalah atau non Performing loan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah maksimal lima persen. Juga, memiliki pengalaman yang baik dalam menyalurkan kredit ke UMKM. Untuk itu OJK akan memperketat pengawasan agar penyaluran KUR merata dan tidak merugikan nasabah. (Baca juga: Paksa Perbankan, Jokowi Ingin Bunga Kredit Cuma 4-6 Persen).
Saat ini, bank pelat merah yang terpilih sebagai penyalur yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia. Masing-masing mendapat jatah Rp 67,5 triliun, Rp 13 triliun, dan Rp 11,5 triliun. Sedangkan dari swasta di antaranya Bank Central Asia, Bank Artha Graha, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, dan Bank Bukopin. BPD yang terpilih ada tujuh. Yakni Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat.
