Pemerintah Kembali Meminta BI Turunkan Suku Bunga

Bank sentral akan diajak duduk bersama untuk mencari jalan tengah. Tiga langkah disiapkan pemerintah.
Muchamad Nafi
7 Desember 2015, 16:34
Darmin Nasution
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Namun, ia meminta BI juga mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate. Hal ini sebagai salah satu upaya mendukung ekonomi agar stabil.

Usai krisis 2008, kata Darmin, perekonomian global belum bisa dikatakan benar-benar membaik. Penyelesaian yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat itu hanya menurunkan suku bunga bank sentral atawa Fed Rate dan mengurangi peran kebijakan moneternya. Ketika Fed Rate hendak dinaikan ke kisaran tiga persen, dampaknya terhadap negara berkembang (emerging market) meningkat. (Baca: Para Ekonom Meramal BI Belum Berani Turunkan Suku Bunga Acuan).

Karena itu, Darmin menyebutkan ada tiga kebijakan utama yang diperhatikan oleh pemerintah. Pertama, kebijakan makro yang hati-hati namun tetap mendukung daya ungkit ekonomi. Dari sisi fiskal, misalnya, ia mendukung upaya untuk mendorong pembangunan infrastruktur degan tetap memerhatikan pembiayaan dan defisit anggaran.

Dari sisi moneter, Darmin kembali mengingatkan BI mau menurunkan BI Rate. “Moneter juga begitu. Jangan mau aman saja kemudian kehilangan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Darmin dalam acara Investor Gathering 2015 di Kementerian Keuangan, Jakarta, 7 Desember 2015. (Baca juga: Kritik Bunga Tinggi, Jusuf Kalla: Giliran BI Dengarkan Pemerintah).

Advertisement

Dia memahami bila ada yang bersuara bila suku bunga diturunkan akan berdampak pada pelarian dana keluar atau capital outflow secara besar. Karena itu, Darmin berupaya mecari titik optimumnya. “Kami cari jalannya pelan-pelan. Tidak baik juga gaduh-gaduh. Saya bicara dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI nanti,” ujarnya.

Kedua, mendorong pengeluaran produktif atau reformasi kebijakan. Salah satunya dengan merilis paket kebijakan untuk mendorong investasi dan ekspor. Juga, membangun infrastruktur industri seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau pun kawasan berikat. Langkah lainnya yakni menarik peran swasta untuk membangun infrastruktur. Upaya ini, kata Darmin, untuk mendorong produksi barang subsitusi di dalam negeri sehingga bisa mengurangi impor.

Langkah tersebut menimbang ekonomi Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, misalnya pertumbuhan ekonomi tinggi sekitar enam persen tapi defisit transaksi berjalannya meningkat. Hal ini dipicu oleh industri yang lemah dalam menghasilkan bahan baku, apalagi barang modal seperti besi daan baja tidak terlalu banyak.

Ketiga, kebijakan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satunya dengan memberikan subsidi Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp 10 triliun pada 2016 dan Rp 3 triliun di tahun ini. Dengan begitu, bunga kredit tahun depan menjadi sembilan persen, lebih rendah dari tahun ini 12 persen. “Itu (tiga kebijakan) kelompok besar yang sedang kami persiapakan. Kami tidak mau tumbuh yang hanya sekadar ikut arus ekonomi global.”

Sebaliknya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo malah sempat mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai pergerakan ekonomi global pada tahun depan. Perlambatan ekonomi Cina diperkirakan akan berlanjut. Rencana Cina memasukan renminbi sebagai aset cadangan internasional (Special Drawing Rights/SDRs) perlu dicermati dengan hati-hati. (Baca pula: Jusuf Kalla: BI Perlu Evaluasi Bunga BI Rate).

Masuknya renminbi sebagai SDRs akan membuat capital account Cina terbuka dan pengelolaan moneternya menjadi independen. Efeknya, renminbi bisa menguat. Namun, kemungkinan besar Cina tidak akan membiarkan mata uangnya naik terlalu tinggi sehingga kemungkinan akan didevaluasi kembali. Bila benar-benar dilakukan, dampaknya akan besar terhadap Indonesia. “Ketika kemarin didevaluasi dua sampai tiga persen, dampak ke dunia besar. Kita harus siap kalau renminbi melemah,” kata Agus akhir dua pekan lalu.

Selain kondisi Cina, faktor global lain yang bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia ialah perubahan Fed Rate yang hampir dipastikan berimbas pada nilai tukar rupiah. Capital outflow diprediksi meningkat. Di luar kedua faktor tersebut, melemahnya harga minyak dunia diprediksi masih berlanjut. Harga komoditas pun dalam tren penurunan. Tahun ini, harga komoditas turun 15 persen, lebih tinggi dibandingkan perkiraan BI yang hanya menyusut 11 persen. Adapaun tahun depan, harga komoditas diprediksi turun hingga lima persen.

Bercermin pada bebrapa data tersebut, Agus menegaskan kebijakan BI akan konsisten dan hati-hati. Begitu juga dalam menetapkan kebijakan moneter seperti menentukan suku bunga acuan. (Lihat juga: BI: Bunga Acuan Turun Setelah GWM Dilonggarkan).

Kenapa BI Enggan Pangkas Suku Bunga
Kenapa BI Enggan Pangkas Suku Bunga (Katadata)

Prediksi serupa juga disampaikan oleh Tony Prasetyantono. Ekonom dari Universitas Gadjah Mada ini menyatakan kenaikan Fed Rate bisa melemahkan rupiah. Konsumen dan produsen khawatir situasi krisis finansial akan terulang seperti 2008. Karena itu, tugas utama BI adalah menjaga stabilitas dan kredibilitas rupiah. “Itu tidak mudah karena Indonesia rentan capital outflow. Saya mengerti kalau BI Rate belum bisa turun dari 7,5 persen,” kata Tony.

Menurutnya, suku bunga acuan BI bisa turun, tapi risikonya rupiah kemungkinan melemah. Bila terjadi seperti itu, akan berpotensi menggerus cadangan devisa. Tony berpendapat, stabilitas rupiah merupakan prioritas bank sentral. Pasalnya, rasa percaya diri di level ini cukup rendah. Masyarakat cenderung menunda belanja dan menaruh uangnya dalam bentuk dana pihak ketiga.

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait