Pencairan Kredit Infrastruktur Terhambat Pembebasan Lahan

Pemerintah akan mengeluarkan dua aturan tentang percepatan pembangunan proyek infrastruktur strategis
Muchamad Nafi
7 September 2015, 17:06
Tol JORR W2 Kebon Jeruk-Ulujami
Arief Kamaludin|KATADATA

KATADATA ? Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan saat ini realisasi pencairan kredit infrastruktur baru Rp 20 triliun dari total kredit yang belum dicairkan Rp 90 triliun. Hal ini lantaran beberapa proyek infrastruktur mengalami hambatan seperti pembebasan lahan.

?Kami sudah kasih kredit namun problemnya seperti progres pembebasan lahan masih 5 sampai 10 persen,? kata Budi seusai berdiskusi di Kantor Relawan Merah Putih, Jakarta, Senin (7/9).

Karena itu, Budi berharap eksekusi proyek infrastruktur, terutama milik pemerintah, dipercepat. Selain untuk memudahkan konektivitas, infrastruktur akan memberikan efek berantai yakni menumbuhkan usaha-usaha baru. ?Kalau proyek infrastruktur berjalan maka semua akan kebagian,? kata Budi. (Baca juga: IMF Siap Membantu Pendanaan Proyek Infrastruktur).

Hingga saat ini Bank Mandiri telah berkontribusi dalam sejumlah pembangunan infrastruktur di Indonesia. Budi mencontohkan proyek yang dibiayai Bank Mandiri adalah perluasan Bandara Ngurah Rai, Bali dan pembangunan jalan tol Bali Mandara. Kedua proyek ini telah rampung. Adapun yang dalam tahap pengerjaan yakni pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung serta perluasan Terminal III Bandara Soekarno Hatta, Jakarta dan Bandara Ahmad Yani, Semarang. Lalu, ada pembangunan Bandara Kulonprogo, Yogyakarta dan yang paling baru adalah pembangunan tol Solo?Ngawi?Kertosono.

Lambatnya proyek infrastruktur juga menjadi perhatian pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah berencana mengeluarkan dua aturan, yakni peraturan presiden (perpres) dan instruksi presiden tentang percepatan pembangunan proyek infrastruktur strategis. (Baca pula: Proyek Infrastruktur Rp 225 Triliun, Siap Dibangun Tahun Ini).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan aturan hukum itu hanya akan memayungi proyek-proyek strategis yang menjadi prioritas pemerintah. Walau demikian, kebijakan tersebut diharapkan memperbaiki serapan anggaran di kementeriannya. ?Perpres akan menyebutkan proyek apa saja yang akan diprioritaskan,? kata Basuki.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Keterpaduan Pembangunan, Danis H. Kusumadilaga, mengatakan salah satu proyek yang dapat dipercepat adalah pembangunan tol trans-Jawa sepanjang 806 kilometer di utara Jawa. Tol ini diperkirakan rampung pada 2018.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait