Menkeu: Pembangunan Kereta Cepat Tak Pakai APBN

ADB meminta pemerintah memperhatikan atas dampak pembangunan infrastruktur ini terhadap perekonomian
Muchamad Nafi
3 September 2015, 17:25
Katadata
KATADATA
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

KATADATA ? Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berharap pengerjaan proyek kereta cepat tidak menggunakan anggaran negara dari kantong pemerintah ataupun melalui badan usaha milik negara (BUMN). ?Kalau hanya saya yang memilih maka kriterianya cuma satu. Kereta cepat dibangun tidak boleh pakai APBN atau terkait APBN, kapanpun dan berapapun tidak boleh,? kata Bambang di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/9).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution belum mau berkomentar terkait anggaran untuk pembangunan infrastruktur ini. Dia juga enggan menyebutkan ciri-ciri calon investor yang akan direkomendasikan kepada Presiden Joko Widodo hari ini. ?Saya belum mau bilang. Nanti setelah diserahkan (rekomendasinya),? kata Darmin sambil menunggu mobil menuju Istana Presiden.

Sebelumnya, Darmin menyampaikan bahwa tim penilai telah mendapatkan hasil rekomendasi dari konsultan internasional yakni Boston Consulting Group dalam memutuskan calon investor tersebut. Boston, kata dia, menggunakan empat aspek terkait pembangunan kereta cepat, yakni jaminan pemerintah, teknologi dan keselamatan, sosio ekonomi, dan perencanaan proyek.

Di tempat berbeda, Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB) urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan, Bambang Susantono, menjelaskan ada tiga hal yang ia perhatikan terkait pembangunan infrastruktur. Pertama, menyangkut keberlanjutan operasi dan pemeliharaan. Hal ini akan menentukan biaya operasionalnya.

Advertisement

Kedua, mengenai keselamatan. Dan terakhir menyangkut spasial atau keterkaitannya dengan tata ruang dan tata guna lahan. Menurut Bambang Susantono, perlu dilihat pula dampak pembangunan infrastruktur ini terhadap perekonomian. ?Seperti jalan, jembatan, kereta api, itu ada (pengaruh untuk) pengembangan daerah tertentu yang bisa dikembangkan dan di-protect,? kata dia.

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait