Pertaruhan Suntikan PMN Rp 42,3 Triliun di Sembilan BUMN
Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp 42,3 triliun sebagai penyertaan modal negara pada APBN 2021. PMN tersebut disuntikan kepada sembilan Badan Usaha Milik Negara. Namun guyuran dana segar ini menuai kritik di tengah perlunya stimulus kesehatan untuk menagani pandemi corona.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menilai pemberian PMN tersebut bukanlah pemborosan. “Jika ada yang berkata seperti itu mungkin terpengaruh oleh beberapa kejadian di masa lalu,” kata Isa dalam Bincang Bareng Bersama Media, Jumat (6/11).
Menurut dia, memang ada beberapa BUMN yang pada masa lampau menerima banyak suntikan negara namun tidak berhasil bertahan hingga sekarang. Meski begitu, hal tersebut berbeda dengan praktik saat ini di mana pemerintah tak lagi sembarang memberi PMN.
Adapun beberapa kriteria pemberian PMN saat ini yakni dinilai dari manfaat proyek yang dibuat suatu perusahaan pelat merah kepada masyarakat. Kemudian, kemampuan keuangan BUMN tersebut dalam membiayai proyek serta perusahaannya. “Kalau mereka ada ide bagus tetapi bisa membiayai sendiri, ya, tidak serta merta disetujui PMN-nya,” ujar Isa.
Secara terperinci, PMN akan diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara sebesar Rp 5 triliun. Dana itu untuk pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan melalui program transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan.
Kemudian, Rp 6,21 triliun diberi kepada PT Hutama Karya untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera untuk tiga ruas tol. Suntikan pemerintah juga akan diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp 2,25 triliun guna mendukung penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur KPR FLPP.
Dana sebesar Rp 20 triliun akan diberikan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia untuk peningkatan kapasitas usaha dalam menata industri perasuransian dan penjaminan. Selanjutnya, PT Pelindo III akan mendapat Rp 1,2 triliun guna pengembangan Pelabuhan Benoa untuk mendukung program Bali Maritime Tourism Hub.
Untuk PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), pemerintah mengalokasikan Rp 470 miliar pada tahun depan. Anggaran tersebut ditujukan untuk membantu pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung penyelenggaraan KTT G20 tahun 2023 di TanaMori-Labuan Bajo.
