Gao Hucheng mengeluarkan pernyataan yang menghentak. Menteri Perdagangan Cina ini melancarkan serangan balik atas “dakwaan” dunia internasional bahwa negaranya menimbun sumber masalah dengan menggelontorkan produk-produk Negeri Panda itu ke sudut-sudut dunia.
“Kelebihan pasokan adalah masalah global, dan masalah global membutuhkan upaya kolaboratif semua negara,” kata Gao Hucheng. Kata-kata menantangnya, yang dikutip The Economist pada akhir Februari lalu, terlihat wujudnya di Indonesia dua bulan kemudian.
Ketika itu ekonomi dunia masih lesu dan menyeret pertumbuhan Tanah Air. Industri dalam negeri mengerem rencana berbagai ekspansi, bahkan memangkas sejumlah produksi. Upaya mendatangkan barang dari luar negeri pun berkurang drastis. (Baca juga: Daya Saing Industri Konstruksi Masih Lemah).
Tak heran bila April kemarin Badan Pusat Statistik mengumumkan impor hampir semua komoditas anjlok. Namun tidak demikian dengan baja. “Peningkatan impor nonmigas terbesar April 2016 adalah besi dan baja,” demikian lembaga survei negara itu mengumumkan datanya dua pekan lalu.
Tentu sangat timpang bila membandingkan masuknya besi dan baja ke pasar dalam negeri dengan setahun lalu. Di bulan ketiga 2015, impor produk nonmigas ini terjungkal paling dalam senilai US$ 30 juta, atau Rp 408,4 miliar bila menggunakan kurs rupiah saat ini.
Kepala BPS Suryamin menyatakan nilai impor baja yang membludak pada dua bulan lalu mencapai US$ 79,2 juta (Rp 1,11 triliun), bertambah 34,59 persen dari bulan sebelumnya. Lalu dari mana datangnya benda material untuk konstruksi ini?
Lembaganya mencatat ada tiga negara pengimpor terbesar saat itu. Cina menempati peringkat pertama. Sepanjang Januari –April 2016, negeri Tembok Raksasa ini mendatangkan segunung komoditas dengan nilai US$ 9,65 miliar. Produk setara Rp 136,2 trilun itu menguasai seperempat lebih pasar impor Indonesia.
Kemudian, Jepang di urutan kedua. Komoditas yang didatangkan senilai US$ 4,1 miliar (10,94 persen), dan Thailand US$ 3,05 miliar (8,15 persen). Impor nonmigas dari ASEAN mencapai pangsa pasar 22,49 persen, sementara dari Uni Eropa 9,59 persen.
Banjir karya Cina tersebut sangat terkait dengan melimpahnya produk yang mereka bikin. Rhodium Group, sebuah perusahaan konsultan internasional, menyatakan Cina sedang mengalami surplus baja dalam jumlah besar, –juga produk lain seperti semen, kertas, dan kaca.
Dalam kalkulasi mereka, nilai produksi baja Cina lebih besar bila buatan Jepang, Amerika, dan Jerman digabungkan. Tak mengejutkan jika kenaikan produksi baja global sebesar 57 persen dalam satu dekade terakhir hingga 2014 kemarin dikuasi Cina hingga 91 persen.
Untuk memproduksi barang dalam volume raksasa ini tentu membutuhkan bahan baku dan bahan bakar yang sangat banyak. Menurut Ying Wang dari lembaga peringkat kredit Fitch, sekitar dua miliar ton batu bara masih diserap Cina dua tahun ke depan.
Informasi yang dikumpulkan Katadata dari sejumlah pelaku tambang bahkan menyatakan Cina menjadi pelahap raksasa sumber energi sejak 2008. Bukan lantaran kekurangan bahan bakar, namun Cina hendak memacu industrinya. Sejarah kemudian mencatat pertumbuhan negara tersebut menggapai dua digit dalam beberapa tahun, dan terpangkas separuhnya dua tahun terakhir seiring pelemahan global.
Di sisi lain, bila kini baja Cina membanjiri Tanah Air, hal itu juga lantaran Indonesia sedang menggenjot pembangunan infrastruktur, program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Begitu menginjak 2016, pemerintahan langsung tancap gas. Sejumlah proyek mulai digarap. Lelangnya dimulai sejak akhir tahun lalu, seperti pembangunan 70 kilometer jalan tol. Dengan anggaran Rp 14 trilun, Direktorat Jenderal Bina Marga menyebar infrastruktur jalur darat itu di lima kota.
Hal yang sama dilakukan beberapa kementerian lainnya. Alhasil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan pengeluaran pemerintah per Februari lalu mencapai Rp 251,5 triliun atau 12 persen dari target Rp 2.095,7 triliun. Dari jumlah itu, belanja modal melebihi Rp 5 triliun, 2,5 persen dari rencana Rp 201,6 triliun. Realisasi ini naik empat kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,3 triliun. (Baca: Sebagian Proyek Infrastruktur Akan Didanai ADB).
Dalam lima tahun berjalan hingga 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur mencapai Rp 4.796 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp 2.817,6 triliun akan dikerjakan oleh Badn Usaha Milik Negara dan swasta. Proyek infrastruktur terbesar di antaranya terkait energi –seperti pembangkit listrik- senilai Rp 880 triliun, dan transportasi laut –di antaranya pembangunan pelabuhan- sebesar Rp 331 triliun. (Lihat tabel berikut)
