Sammy Hamzah: Masalah Pemerintah adalah Koordinasi

?Kami berharap empat tahun ke depan banyak deregulasi dan langkah-langkah Menteri ESDM menggairahkan industri migas nasional.?
Muchamad Nafi
23 November 2015, 13:17
No image
Agung Samosir | Katadata

KATADATA - Dalam sepuluh tahun terakhir, produksi minyak dan gas nasional menurun tajam. Bahkan, rasio penemuan cadangan baru terhadap produksi (reserves placement ratio) dalam tiga tahun terakhir di bawah 70 persen. Laju produksi migas pun lebih cepat dari pada penemuannya. Karena itu, perlu kegiatan ekplorasi yang intensif.

Namun, peningkatan eksplorasi tidak bisa dilepaskan dari regulasi yang dibuat pemerintah. Direktur Asosiasi Migas Indonesia (Indonesian Petroleum Association/IPA) Sammy Hamzah berharap pemerintah memperbaiki koordinasi di tingkat kementerian agar tidak memunculkan polemik yang membuat investor menghentikan kegiatannya.

Misalnya, Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan yang dinilai memberatkan para pelaku migas. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Migas dikenai pada wilayah kerja kontraktor yang nilainya lebih besar dari pada biaya pengeboran. “Akan memberikan implikasi sangat besar kepada industri migas,” kata Sammy.

Kepada Katadata, Presiden Direktur PT Energi Pasir Hitam Indonesia (Ephindo) ini mengungkapkan masalah dalam pembuatan kebijakan adalah ego sektoral. Karena itu perlu koordinasi untuk menghindari tumpang tindih aturan atau malah bertentangan. Berikut petikan wawancra dengan Katadata pada Kamis, dua pekan lalu.

Advertisement

Bagaimana Anda melihat perkembangan sektor migas Indonesia saat ini?

Harga migas sedang sangat memprihatinkan. Namun pemain industri sudah terbiasa. Ini merupakan lifecycle. Sementara itu, iklim migas mengalami masa sulit. Indikator-indikator utama di dunia migas, khususnya hulu, tidak menyenangkan. Produksi turun pesat dalam 10 tahun terakhir, 5 – 10 persen per tahun. Yang perlu kita wasapadai adalah reserves placement ratio (rasio penemuan baru). Sudah tiga tahun terakhir reserves placement ratio di bawah 70 persen, laju produksi lebih cepat dari pada penemuannya.

Hanya saja, industri migas hulu Indonesia dinamis, semua bergerak. Kalau melakukan eksplorasi secara giat akan ada penemuan sehingga jangka waktu produksi minyak lebih panjang. Lebih-lebih, reserves placement ratio kita lebih banyak dari produksi. Apa yang dibutuhkan negara adalah eksplorasi besar-besaran. (Baca juga: Ephindo Incar Blok Migas Nonkonvensional yang Akan Dilelang).

Bagaimana ke depannya?

Dengan situasi dan kondisi akhir-akhir ini, pemain industri memiliki harapan yang besar terhadap pemerintah. Mereka (pemerintah) terlihat ingin memperbaiki iklim investasi. Kami berharap empat tahun ke depan banyak deregulasi dan langkah-langkah Menteri ESDM menggairahkan industri migas nasional khususnya hulu. Kami melihat sudah ada langkah-langkah optimistik untuk perbaikan.

Apakah peraturan migas saat ini sudah ramah investor?

Beberapa peraturan mengarah kepada perbaikin iklim investasi. Namun tantangan masih panjang untuk menghasilkan yang diharapkan. Tantangan bagi pemerintah adalah koordinasi antar departemen yang perlu perbaikan. Kalau bicara satu-persatu dengan menteri terkait migas, mereka memiliki itikad baik dan mengerti masalah industri. Namun terkadang solusi cukup kompleks. Misalkan, kebijakan Kementerian Keuangan akan memberikan implikasi sangat besar kepada industri migas, di mana ada kebijakan tidak melalui konsultasi yang cukup dengan Kementerian ESDM.

Regulasi yang masih menghambat dari Kementerian Keuangan?

Benar, itu dari kementerian keuangan. Kami mengerti setiap menteri mempunyai rapor atau KPI masing-masing yang kemungkinan target dari satu kementerian dengan kementerian lain dapat bertentangan, khususnya dalam implementasi.

Bagaimana dengan Pajak Pertambahan Nilai reimbursement yang membuat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tidak dapat meminta pengembalian hak mereka?

Tadi pagi ada sesi di Bimasena yang membicarakan kerja Jokowi-JK 12 bulan terakhir. Salah satu pembicara mengatakan hal ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari Kementerian Keuangan. Padahal, masalah ini sangat besar karena menyangkut cash flow perusahaan di mana PPN-nya tertahan sampai miliaran dolar. Ini bagian rentetan masalah yang timbul dari kebijakan Kementerian Keuangan.

Implikasinya akan memperburuk iklim investasi. Eksplorasi akan bermasalah. Perusahaan sulit mengambil risiko untuk menanamkan modal saat pengembalian pajak PPN tidak ada kejelasan. Sebelumnya, PBB juga bermasalah. Kementerian Keuangan mengambil kebijakan, saat itu, belum ada analisa mengenai industri hulu migas ketika mau dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan yang jumlahnya puluhan juta dolar Amerika. Ini lebih besar dari biaya pengeborannya, tidak masuk akal.

Regulasi apa yang cukup memberatkan bagi kontraktor migas?

Sebenarnya, jauh lebih baik dibandingkan dengan masa lalu. Kami merasakan bahwa para birokrat atau pejabat kunci dan tinggi sudah bisa berempati terhadap permasalahan kami. Sekarang tantangannya adalah menyerap informasi dari kami, dari asosiasi yang lain, pengusaha asing dan lokal, kemudian memilah-milahnya. Yang terpenting adalah bagaimana memformulasikan solusinya. Kami melihat ada beberapa kebijakan belakang ini yang tidak sesuai dengan tujuan awal.

Kebijakan-kebijakan itu apa saja?

Keputusan Menteri Nomor 37/2015 terkait gas aggregator. Setelah kami pelajari, banyak hal-hal yang kami pertanyakan maksud dari pasal-pasal ini. Kok tidak konsisten. Kami khawatir ada input yang disampaikan kepada Menteri dan Kepala SKK Migas sebernarnya tidak komprehensif, (sehingga) industri akan merugi. Tapi menyadari tujuan pemerintah, kami mendukung. Kami menerima kenapa kita menjual gas US$ 5 per mmscf ke trader dan dijual ke industri keramik US$ 10 per mmscfd. Berarti harga transportasi sama dengan gasnya sendiri. Ini ada sesuatu.

Kami mendukung pemerintah mengefisiensikan rantai suplai itu. Namun kebijakan ini memberikan dampak negatif terhadap investasi di hulu. Nah, ini yang perlu dikaji ulang. Kami berharap keterbukaan pemerintah untuk membicarakan Kepmen 37 Tahun 2015 karena kami melihat ada potensi yang negatif dari industri migas. (Baca pula: Pelaku Usaha Permasalahkan Pemberian Hak Istimewa Pertamina).

Isu lingkungan berdampak besar terdap pembangunan negara, tak terkecuali industri migas. Bagaimana langkah IPA menjaga kelestarian lingkungan?

Industri migas Indonesia sangat diawasi oleh pemerintah melalui SKK Migas, menggunakan standar internasional, khusunya standar lingkungan dan keselamatan. Kekhawatiran itu muncul pada industri kaitan lain di bawah Kementerian ESDM baik mineral dan batubara. Memang, pada saat kami membawa peralatan pengeboran membutuhkan kerja yang keras. Kami harus mengangkut peralatan hingga ratusan kontainer. Ini dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat di sana. Namun kami memiliki standar operasinal yang tinggi.

Gas suar (flare gas) ikut berperan dalam pelepasan CO2 ke atmosfer sehingga menyebabkan lapisan ozon bocor. Apa masukan IPA bagi KKKS dalam mengatasinya?

Kalau dilihat dari operasional adalah masalah keekonomian. Kenapa rata-rata perusahaan melakukan flaring, karena menangkap dan mengekstrak gas itu mahal dari pada hasil yang dijual. Kami dari industri sudah mendukung program pemerintah zero flare. Bahkan, hal ini menjadi ladang usaha bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk memanfaatkan gas suar dan mengkomersialkan itu.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini ada gas 200 mmscfd yang di bakar?

Kembali lagi, ini masalah keekonomian. Saya yakin perusahaan-perusahaan yang spesialisasi di peluang ini sudah melihat dan mempelajari pemanfaatan gas suar. Cuman kembali lagi keekonomiannya nanti. Dari segi produsen kami mendukung.

RUU Migas sedang dibahas dan diprediksikan keluar pada tahun depan. Apa yang mesti diperhatikan?

Kami harapkan status SKK Migas diputuskan oleh pemerintah di tingkat undang-undang. Selain dari itu, secara umum dari pasal ke pasal sudah diketahui oleh umum. Lalu, kami menyadari juga bahwa pemerintah lebih berpihak kepada nasional, Pertamina atau BUMN. Hal ini juga terjadi di negara-negara lain. Kami sudah siap.

Apakah IPA dilibatkan dalam pembahasaan RUU ini?

Secara berkala diminta input dan pendapat. Namun kami tidak dapat melihat kegiatan DPR dan pemerintah secara berkesinambungan. Jangan sampai undang-undang ini keluar tidak lebih baik dari undang-undang sekarang.

Butuh berapa lama invenstor beradaptasi dengan undang-undang yang baru?

Kalau terjadi perubahan drastis, industri membutuhkan waktu tiga hingga lima tahun. Tergantung perubahan-perubahannya apa saja.

Muchamad Nafi
Muchamad Nafi
Redaktur Eksekutif
Reporter: Manal Musytaqo
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait