Kapan Sektor Energi dan Lingkungan Bisa Akur di Indonesia?

Carbon pricing dapat menjadi jembatan pengembangan energi dan lingkungan. Sayangnya, regulasinya masih sangat kental dengan tambahan pendapatan dari sektor kehutanan, bukan mendorong carbon emitter.
Diwangkara Bagus Nugraha
Oleh Diwangkara Bagus Nugraha
13 Oktober 2020, 07:00
Diwangkara Bagus Nugraha
Ilustrator: Joshua Siringo Ringo | Katadata
Ilustrasi energi terbarukan

Ratifikasi Paris Agreement pada 2016 seharusnya membuat hubungan energi dan lingkungan semakin baik. Saat ini energi dan lingkungan masih tampak saling bermusuhan, padahal semestinya akur. Tanpa silaturahmi yang baik antara kedua sektor ini, ancaman dampak perubahan iklim akan semakin nyata.

Isu lingkungan dan energi mengalami dinamika yang fluktuatif akhir-akhir ini. Pada awal tahun, angin segar bagi perbaikan lingkungan mengalir dari Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan dalam program legislasi nasional. Selain itu, perancangan peraturan presiden mengenai carbon pricing atau nilai ekonomi karbon dan revisi tarif pembangkit energi terbarukan membuka jalan untuk pengembangan energi bersih.

Namun RUU Cipta Kerja, yang baru disahkan, dipandang beberapa pihak, termasuk investor, dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan.

Dalam konteks lingkungan, sebenarnya peranan sektor energi yang krusial sudah terlihat dalam dokumen perencanaan perbaikan iklim Indonesia atau Nationally Determined Contribution (NDC). Dokumen ini berisi target penurunan emisi gas rumah kaca pada 2030.

Sektor energi diprediksi akan menyumbang lebih dari setengah emisi gar rumah kaca pada 2030. Tanggung jawab sektor energi mencapai hampir 40 % dari target penurunan emisi tersebut pada dokumen NDC. Angka-angka ini semakin menguatkan urgensi hubungan baik antara sektor energi dan lingkungan.

Berdasarkan dokumen NDC, penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi ditargetkan menurunkan emisi gas rumah kaca masing-masing 170,45 MTon CO2 dan 96,38 MTon CO2 pada 2030. Jika dijumlahkan, kedua mitigasi ini memegang porsi 85 % dari target penurunan emisi di sektor energi.

Dua aksi mitigasi inilah yang seharusnya menjadi fokus dalam membina hubungan baik dengan lingkungan. Namun implementasinya masih tersendat-sendat.

Rencana umum energi nasional (RUEN) memang direncanakan untuk mengadaptasi usaha perbaikan iklim dan transisi ke energi bersih. Namun realisasi pengembangan sektor energi yang lebih ramah lingkungan masih jauh dari harapan. Target porsi EBT sebesar 23 % dalam bauran energi nasional yang harus dicapai dalam lima tahun mendatang baru 9,15 % pada 2019.

PLTU Batubara masih mendominasi sektor ketenagalistrikan Indonesia. Pada 2019, lebih dari 60 % listrik di Indonesia dihasilkan oleh pembangkit dengan emisi gas rumah kaca tinggi ini. Langkah pemerintah untuk mengonversi PLTD menjadi PLTG dan PLT EBT patut diapresiasi. Walaupun, produksi PLTD hanya berkontribusi sekitar 4 % dari total listrik yang diproduksi pada tahun lalu.

Kebijakan pemanfaatan biodiesel berhasil menjadi sumber penurunan emisi karbon di sektor energi. Kebijakan ini termasuk dalam salah satu bentuk dari aksi mitigasi penggunaan energi terbarukan. Berdasarkan data KLHK, pemanfaatan biodiesel berkontribusi terhadap 15 % dari total penurunan emisi gas rumah kaca akibat aksi mitigasi di sektor energi.

Yang perlu diwaspadai dari pengembangan biodiesel adalah pembukaan hutan dan lahan gambut untuk perkebunan sawit. Orientasi pengembangan biodiesel harus berujung kepada perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, bukan hanya kebutuhan pasar kelapa sawit dan penurunan impor BBM. Jangan sampai penurunan emisi dari pemanfaatan biodiesel malah meningkatkan emisi dari sektor kehutanan. Kontrol yang ketat perlu untuk mencegah hal ini terjadi.

Landasan hukum yang lebih kuat dibutuhkan untuk mengelola dan mengembangkan energi baru terbarukan. Kepastian hukum dari pengesahan RUU Energi Baru Terbarukan, atau jika akhirnya hanya RUU Energi Terbarukan, sudah ditunggu-tunggu sejak inisiasi awal pada 2017. Kepastian hukum ini diharapkan memberikan garis yang jelas bagi investasi dan pengembangan energi terbarukan.

Di sisi lain, aktivitas mitigasi dari energi efisiensi juga masih mengalami kendala. Pengembangan aktivitas yang berbau demand-side management seperti efisiensi energi masih menjadi anak tiri. Proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70/2009 belum menemui ujung. Padahal, PP ini penting untuk memberikan arah bagi kegiatan efisiensi energi.

Peraturan ini seharusnya menjadi payung hukum untuk kegiatan konservasi energi, termasuk efisiensi energi, penerapan manajemen energi, dan peraturan terkait standar efisiensi peralatan. Pembuatan eencana induk konservasi energi nasional (RIKEN) juga masih tertunda karena menunggu revisi PP tersebut.

Selain itu, disinsentif dan insentif belum diterapkan secara maksimal untuk mendorong kegiatan efisiensi energi. Banyak perusahaan yang seharusnya wajib melakukan kegiatan manajemen energi masih enggan melakukan karena tidak ada skema disinsentif dan insentif yang jelas. Dari data pelaporan manajemen energi, jumlah perusahaan yang melakukan seluruh kewajiban manajemen energi tidak pernah mencapai 50 % sejak 2013 hingga 2018.

Kebijakan carbon pricing dapat menjadi jembatan antara pengembangan energi dan lingkungan. Dengan desain kebijakan yang tepat, carbon pricing bisa mendorong pengembangan yang rendah emisi gas rumah kaca.

Namun penjelasan KLHK di media mengenai Perpres carbon pricing masih sangat kental dengan bahasan tambahan pendapatan dari sektor kehutanan sebagai penyerap karbon. Seharusnya, fokus bukan hanya berjualan karbon, tetapi bagaimana desain kebijakan dapat mendorong carbon emitter untuk mengurangi emisinya.

Desain kebijakan yang efektif penting untuk memperbaiki hubungan antara sektor energi dan lingkungan. Tidak hanya efektif pada satu sektor, kebijakan yang dibuat perlu saling mendukung antarkementerian.

Sinkronisasi kebijakan ini menjadi tantangan tersendiri karena tanggung jawab ini dipegang oleh dua kementerian yang berbeda, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Silaturahmi yang baik antara kedua kementerian ini dapat menjadi pondasi untuk hubungan baik antara sektor energi dan lingkungan. Silaturahmi mencegah dampak perubahan iklim yang lebih besar di masa depan.

Diwangkara Bagus Nugraha
Diwangkara Bagus Nugraha
Peneliti Energi Purnomo Yusgiantoro Center, Alumnus University of Manchester

Video Pilihan

Artikel Terkait