Ujian Pertumbuhan Inklusif dalam Perhelatan Akbar G20 Presidency
Indonesia dipercaya sebagai G20 Presidency tahun depan, setelah terpilih dalam G20 Summit ke-15 di Riyadh Arab Saudi 22 November 2019. Pada 30-31 Oktober 2021, Indonesia akan resmi meneruskan G20 Presidency dari negara sebelumnya, Italia.
G20 (Group of 20) didirikan pada 1999 sebagai sebuah forum ekonomi dua puluh negara yang dianggap paling berpengaruh secara ekonomi di dunia. Sejak didirikan, Indonesia akhirnya memperoleh kesempatan untuk menghelat acara tersebut.
Sepertinya, G20 Presidency layak disebut perhelatan maha dahsyat. Bayangkan, hanya negara-negara dengan perekonomian terkuat di dunia saja yang ikut serta. Di dalamnya ada negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris, Jepang, dan negara-negara besar ekonomi lainnya.
Alasan kedua, beberapa serial pertemuan (series of meeting) dijalankan dengan cukup padat selama setahun. Beberapa series of meeting tersebut meliputi pertemuan kepala negara setingkat presiden, raja, atau perdana menteri, pertemuan menteri keuangan, pertemuan menteri terkait pembangunan, pertemuan gubernur bank sentral, hingga pertemuan level menengah lainnya.
Presiden Joko Widodo melakukan persiapan cukup serius dengan melihat besarnya acara ini. Persiapan matang khususnya dilakukan di Pulau Bali, sebagai pulau yang akan cukup sibuk pada 2022.
Meskipun demikian, beberapa pertanyaan diluncurkan oleh sejumlah praktisi maupun akademisi. Pertama, bagaimana Bali mampu menjadi tuan rumah utama dalam G20 Presidency, setelah ditutup selama lebih dari satu tahun akibat pandemi Covid-19?
Kedua, bagaimana perhelatan maha hebat ini berdampak secara inklusif, baik sosial maupun ekonomi kepada masyarakat lokal? Ketiga, bagaimana perhelatan ini nantinya mampu berkontribusi bagi pemulihan citra sektor pariwisata, baik dalam skala regional maupun nasional?
Untuk menjawab pertanyaan pertama, kita dapat meninjau sejauh mana Bali mampu menjadi tuan rumah utama G20 Presidency. Bali menutup bandara internasionalnya selama setahun lebih sebagai dampak pandemi Covid-19. Selama periode tersebut, pariwisata Bali terpuruk cukup parah. Banyak sarana prasarana pariwisata seperti hotel, restoran, atau toko penjualan oleh-oleh terpaksa ditutup.
Kondisi tersebut berdampak pada hilangnya ribuan lapangan pekerjaan pada penduduk lokal. Dari kaca mata penduduk lokal, yang sebagian besar menggantungkan diri pada sektor pariwisata, kesempatan menghelat G20 Presidency tentu akan menghilangkan dahaga.
Namun dari sudut pandang kesehatan dan keselamatan, kesiapan Bali dalam menghelat acara maha hebat ini perlu ditinjau lebih jauh. Bali baru membuka terminal internasional bandaranya pada 14 Oktober 2021. Artinya, dalam waktu kurang dari tiga bulan, Bali harus membuat rencana kedatangan tamu dari negara luar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Meskipun tingkat vaksinasi di Bali sudah cukup tinggi, bahkan mencapai 90 % vaksinasi kedua, pandemi hingga saat ini masih dinyatakan belum usai oleh WHO. Pandemi diperkirakan masih berlanjut hingga 2023. Bali dan Indonesia masih perlu untuk waspada kemungkinan meningkatnya kasus positif Covid-19 di tengah mobilitas tinggi selama perhelatan.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.
