Ujian Pertumbuhan Inklusif dalam Perhelatan Akbar G20 Presidency

Indonesia dapat menggunakan posisi strategisnya dalam menghelat G20 Presidency 2022. Perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar agenda besar ini berdampak pada ekosistem yang inklusif.
Made Handijaya Dewantara
Oleh Made Handijaya Dewantara
22 Oktober 2021, 13:00
Made Handijaya Dewantara
Ilustrator: Joshua Siringo Ringo | Katadata

Indonesia dipercaya sebagai G20 Presidency tahun depan, setelah terpilih dalam G20 Summit ke-15 di Riyadh Arab Saudi 22 November 2019. Pada 30-31 Oktober 2021, Indonesia akan resmi meneruskan G20 Presidency dari negara sebelumnya, Italia.

G20 (Group of 20) didirikan pada 1999 sebagai sebuah forum ekonomi dua puluh negara yang dianggap paling berpengaruh secara ekonomi di dunia. Sejak didirikan, Indonesia akhirnya memperoleh kesempatan untuk menghelat acara tersebut.

Sepertinya, G20 Presidency layak disebut perhelatan maha dahsyat. Bayangkan, hanya negara-negara dengan perekonomian terkuat di dunia saja yang ikut serta. Di dalamnya ada negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris, Jepang, dan negara-negara besar ekonomi lainnya.

Alasan kedua, beberapa serial pertemuan (series of meeting) dijalankan dengan cukup padat selama setahun. Beberapa series of meeting tersebut meliputi pertemuan kepala negara setingkat presiden, raja, atau perdana menteri, pertemuan menteri keuangan, pertemuan menteri terkait pembangunan, pertemuan gubernur bank sentral, hingga pertemuan level menengah lainnya.

Peta Negara G20
Peta Negara G20 (https://www.trtworld.com)

 

Presiden Joko Widodo melakukan persiapan cukup serius dengan melihat besarnya acara ini. Persiapan matang khususnya dilakukan di Pulau Bali, sebagai pulau yang akan cukup sibuk pada 2022.

Meskipun demikian, beberapa pertanyaan diluncurkan oleh sejumlah praktisi maupun akademisi. Pertama, bagaimana Bali mampu menjadi tuan rumah utama dalam G20 Presidency, setelah ditutup selama lebih dari satu tahun akibat pandemi Covid-19?

Kedua, bagaimana perhelatan maha hebat ini berdampak secara inklusif, baik sosial maupun ekonomi kepada masyarakat lokal? Ketiga, bagaimana perhelatan ini nantinya mampu berkontribusi bagi pemulihan citra sektor pariwisata, baik dalam skala regional maupun nasional?

Untuk menjawab pertanyaan pertama, kita dapat meninjau sejauh mana Bali mampu menjadi tuan rumah utama G20 Presidency. Bali menutup bandara internasionalnya selama setahun lebih sebagai dampak pandemi Covid-19. Selama periode tersebut, pariwisata Bali terpuruk cukup parah. Banyak sarana prasarana pariwisata seperti hotel, restoran, atau toko penjualan oleh-oleh terpaksa ditutup.

Kondisi tersebut berdampak pada hilangnya ribuan lapangan pekerjaan pada penduduk lokal. Dari kaca mata penduduk lokal, yang sebagian besar menggantungkan diri pada sektor pariwisata, kesempatan menghelat G20 Presidency tentu akan menghilangkan dahaga.

Namun dari sudut pandang kesehatan dan keselamatan, kesiapan Bali dalam menghelat acara maha hebat ini perlu ditinjau lebih jauh. Bali baru membuka terminal internasional bandaranya pada 14 Oktober 2021. Artinya, dalam waktu kurang dari tiga bulan, Bali harus membuat rencana kedatangan tamu dari negara luar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Meskipun tingkat vaksinasi di Bali sudah cukup tinggi, bahkan mencapai 90 % vaksinasi kedua, pandemi hingga saat ini masih dinyatakan belum usai oleh WHO. Pandemi diperkirakan masih berlanjut hingga 2023. Bali dan Indonesia masih perlu untuk waspada kemungkinan meningkatnya kasus positif Covid-19 di tengah mobilitas tinggi selama perhelatan.

Apabila menelisik dari sudut pandang keamanan dan keselamatan, khususnya berkaitan dengan pandemi, Indonesia dapat menggunakan posisi strategisnya dalam menghelat G20 Presidency 2022. Posisi strategis ini dapat diasosiasikan dengan program vaksinasi dengan pemilihan vaksin dengan tingkat efikasi yang tinggi, misalnya Pfizer, Moderna, atau Astrazeneca.

Posisi strategis lainnya juga dapat diasosiasikan dengan penyediaan obat-obatan yang dapat memperingan tingkat keparahan penyakit akibat virus ini. Indonesia dapat mengupayakan kerja sama dengan negara produsen vaksin utama dan obat-obatan untuk dapat didistribusikan ke daerah-daerah tuan rumah penyelenggara.

Bali memang tidak asing dengan bentuk perhelatan acara tingkat internasional, baik tingkat menteri maupun tingkat kepala negara. Pertemuan tingkat tinggi seperti KTT APEC, KTT ASEAN, IMF Forum, hingga perhelatan Miss World. Meskipun demikian, Bali belum mempunyai pengalaman dalam menghelat acara skala internasional selama pandemi.

Adaptasi perhelatan acara di masa pandemi menuntut persiapan ekstra dari para panitia dan stakeholders acara. Adaptasi dijalankan mulai dari penerapan protokol kesehatan, kebersihan, sanitasi, dan protokol lainnya. Pelaksana dan panitia acara dapat melakukan benchmarking dengan negara-negara penyelenggara acara tingkat dunia selama masa pandemi.

Penunjukan Indonesia dalam G20 Presidency 2022 memang membawa angin segar di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi secara nasional. Namun perhelatan besar secara nasional belum tentu berdampak dalam ekosistem yang inklusif apabila tidak ada keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam sistem jejaring rantai pasok.

Pertumbuhan yang inklusif memang dikampanyekan oleh badan pariwisata dunia, UNWTO, dalam hari pariwisata dunia 2021, dalam tajuk “tourism for inclusive growth”. Perhelatan acara akbar ini dapat memberi dampak hanya pada sektor pariwisata, namun juga diharapkan multisektor, sesuai pendapat George (2020) berikut ini.

Model Pariwisata Inklusif
Model Pariwisata Inklusif (George, B. (2020). Inclusive Sustainable Development in the Caribbean Region)

 

Grafik di atas memberikan informasi bahwa masyarakat lokal hendaknya memperoleh manfaat dari suatu aktivitas industri pariwisata. Pemanfaatan sumber daya lokal dalam perhelatan G20 semestinya dioptimalkan sehingga bisa berdampak bagi penduduk lokal. Produk pariwisata dan pemberian insentif bagi pelaku wisata lokal bisa dijalankan melalui pendekatan bottom-up, transparasi, dan penekanan akuntabilitas. Tanpa pariwisata yang inklusif, masyarakat bisa jadi malah akan antipasti terhadap perhelatan ini dan berujung pada potensi penolakan.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana perhelatan ini mampu memulihkan citra Indonesia maupun Bali sebagai destinasi wisata dunia. Indonesia sempat menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Asia mengalahkan India, dalam rentang Juli 2021. Selama periode itu, citra Indonesia dan Bali sempat memburuk dan publik mempertanyakan kualitas pelayanan kesehatan di Tanah Air.

Perhelatan acara akbar ini dapat memulihkan kembali citra sektor pariwisata. Pemulihan kembali dapat dijalankan melalui sistem rebranding. Beberapa langkah yang bisa dijalankan meliputi: pelaksanaan riset pasar pada konsumen wisatawan berikutnya, penentuan keunikan destinasi, membuat daftar dan desain touchpoints brand destinasi, dan mulai menjalankan aktivasi brand (brand activation) baik dalam bentuk soft-launching maupun grand-launching.

Sejumlah pekerjaan rumah menanti negeri ini. Pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat perlu bekerja keras dan tidak menyerah di tengah masa sulit dalam menangkap peluang ini, dalam memulihkan citra negeri, sekaligus menumbuhkan optimisme perekonomian. Mengutip kalimat aktor kawakan Arnold Schwarzenegger, “when you go through hardships and decide not to surrender, that is strength”.

Made Handijaya Dewantara
Made Handijaya Dewantara
Dosen Universitas Prasetiya Mulya; Mahasiswa S3 - Griffith University – Australia
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait