G20 dan Diplomasi Cerdas Presiden Jokowi

Perhelatan G20 tahun 2022 di Bali dibayangi oleh ketegangan di antara kutub-kutub raksasa ekonomi dunia sebagai imbas dari perang Rusia di Ukraina. G20 terdiri dari 19 Negara plus ekonomi Eropa dengan total Gross Domestic Bruto sekitar US$ 98 triliun. G20  meliputi 90 % GDP dunia, 75 % arus perdagangan global, serta dua pertiga populasi dunia.

Sebagian kalangan menyampaikan concern bahwa Amerika Serikat dan sekutunya akan memboikot pertemuan ini apabila pemimpin Rusia hadir. Sesungguhnya G20 adalah forum kerja sama multilateral bidang ekonomi, bukan forum politik atau forum keamanan. Hal menjaga keamanan dan ketertiban dunia, itu lebih merupakan tanggung jawab PBB.

Secara kategoris sederhana terdapat tiga kluster kepentingan ekonomi yang berbeda dalam pusaran perang ini. Pertama yaitu kluster Uni Eropa. Uni Eropa yang beranggota 27 negara, representasi 18 % GDP, namun memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda-beda urgensinya terhadap Rusia.

Negara-negara utama seperti Jerman, Perancis, dan Itali memiliki ketergantungan kepada impor minyak dan gas Rusia bervariasi dari 20 – 40 %. Disrupsi terhadap sumber energi ini akan sangat berimbas kepada industri dan perekonomian yang dapat memicu inflasi. Kekurangan gas untuk kelistrikan dan pemanas di musim dingin bisa memicu sentimen negatif kepada pemerintah masing-masing.

Kedua yakni kluster BRICS (Brazil, Rusia, India, RRC, dan Afrika Selatan). Kelima negara ini meliputi 28 % ekonomi G20, dan 62 % penduduk. BRIC lebih mengutamakan isu-isu ekonomi daripada isu politik. Rusia – RRC – India secara regional memiliki kepentingan geoekonomi strategis. Mereka memiliki forum forum ekonomi yang aktif seperti Centre Asia Economic Forum dan Eastern Economic Forum.   

Terhadap komando Amerika Serikat untuk mengisolasi atau mengembargo produk-produk Rusia, misalnya, India dan RRC secara tegas tidak mendukung. Bahkan sebaliknya, dalam beberapa hal, diam-diam dapat memahami dan mendukung upaya Rusia yang meminta agar kontrak-kontrak energi jangka panjangnya dibayar dalam mata uang Rubel atau barter.

Dalam KTT kedua BRICS pada 2010, kelima negara ini telah menyerukan diversifikasi sistem moneter internasional, seperti pengurangan dominasi dolar Amerika Serikat. Juga menyerukan reformasi institusi keuangan seperti IMF, bahkan termasuk secara politik mendorong Brazil dan India sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Ketiga yaitu negara-negara lainnya. Negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau negara yang sedang menuju maju seperti Arab Saudi, Argentina, atau Turki, tentu lebih mengutamakan kepentingan ekonomi daripada terseret ke pusaran dan orbit Amerika Serikat.

Turki sebagai anggota NATO – yang permohonannya masuk ke masyarakat uni eropa sudah lebih 30 tahun belum diluluskan – akan mengambil peran diplomasi ekonomi dan politik dalam penyelesaian perang ini. Presiden Erdogan sebagai pewaris kekhalifahan Ottoman yang legendaris akan menunjukkan kepiawaiannya dalam diplomasi politik, sebagaimana telah ditunjukkannya dalam penyelesaian krisis di Afganistan yang lalu.

Amerika Serikat dan Inggris adalah dua negara yang patut diberi perhatian khusus. Inggris merupakan negara di Eropa yang paling vokal menentang perang Rusia di Ukraina serta menyerukan boikot ekonomi. Hal ini dapat dipahami, mengingat ketergantungan Inggris kepada minyak dan gas Rusia relatif rendah, hanya sekitar 5 %. Selain itu, secara umum garis politik internasionalnya adalah copypaste Amerika Serikat.

Amerika Serikat sebagai negara super power dan Inggris sebagai ex super power memandang dirinya sebagai sheriff penjaga moralitas value yang dianutnya sebagai nilai yang perlu diterima secara universal. Kedua negara ini mengesampingkan bahwa tindakan Rusia menyerang negara merdeka Ukraina (special military operations) adalah dipicu oleh iming-iming NATO menawarkan keanggotaan kepada Ukraina.

Dalam doktrin militer Rusia –usai bubarnya Uni Soviet– negara-negara pecahannya di perbatasan adalah sphere of privileged interests, yang perlu diikat dan dijaga keamanan bersama.

Amerika Serikat? Ini negara yang paling sibuk mengomando ke sana kemari untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia. Dalam perspektif geopolitik, sebagai negara super power, tentu kepentingan nasional Amerika Serikat meliputi lintas global secara geografis.

Tetapi sebagaimana dalam sejarah hubungan internasional yang lain, kesibukan Amerika tidak serta-merta memberikan kewajiban moral baginya untuk mengikuti tatanan yang dibuatnya. Sebagai contoh, dalam kasus imbauan embargo migas dari Rusia – beberapa media mencatat – justru perusahaan perusahaan Amerika Serikat yang mengimpor minyak dan gas besar-besaran dari Rusia – dengan harga diskon.

Dalam sejarah hubungan internasional, cara-cara demikian telah beberapa kali dipertunjukkannya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Presiden Woodrow Wilson merupakan penggagas tatanan keamanan dunia baru pasca-perang dunia pertama, dengan membentuk Liga Bangsa Bangsa. Tetapi Amerika Serikat tidak menjadi anggota di Organisasi ini.

Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional, Amerika Serikat sangat aktif merumuskan terms yang menjadi Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982). Tetapi lagi-lagi, Amerika Serikat tidak menjadi anggotanya. Dia tidak mau tunduk kepada aturan aturan seperti zona ekonomi eksklusif, hak dan kewajiban jalur maupun akses laut, penelitian ilmiah dan sebagainya.

Dalam isu lingkungan di bawah PBB (UN Framework Convention on Climate Change) 1992, pemerintahnya menandatangani, tetapi tidak diratifikasi. Yang terbaru, di bawah Donald Trump, Amerika Serikat keluar dari Paris Agreement 2015, dan baru masuk kembali pada masa Joe Biden.