Ketegangan di Taiwan dan Posisi Strategis Indonesia di Indo-Pasifik

Ketegangan yang terjadi di Selat Taiwan pasca-kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi menguak kembali adu kekuatan kelompok negara adi daya untuk menguasai kawasan Indo-Pasifik.

Menarik untuk melihat Republik Rakyat Cina (RRC) yang dilabeli Bill Clinton sebagai mitra yang bertanggung jawab untuk kepentingan geostrategis di kawasan dan global karena keengganan diplomatisnya. Namun sejak Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, Cina dijuluki menjadi pesaing strategis predator ekonomi yang mengintimidasi tetangganya sambil memiliterisasi kawasan Laut Cina Selatan (LCS).

Belt Road Initiative (BRI) yang diinisiasi oleh Presiden Xi JinPing direspons Amerika Serikat dengan format kerja sama empat negara: Amerika, Australia, Jepang, dan India (QUAD) dalam bendera Indo-Pasifik. Jargon utamanya adalah kebebasan dan keterbukaan di Indo-Pasific (Free and Open Indo Pacific - FOIP).

FOIP sekaligus merupakan pengabaian Amerika atas klaim kedaulatan RRC di hampir 90 % kawasan LCS sebagai terusan dari Laut Cina Timur – hingga berimpit dengan klaim zona ekonomi eksklusif maupun landas kontinen beberapa negara di kawasan, seperti Vietnam, Malaysia, Filipina dan Indonesia, yang diakui di bawah konvensi hukum laut PBB – UNCLOS 1982.

RRC tidak mendasarkan klaimnya pada UNCLOS, melainkan lebih kepada alasan historis. Amerika– dengan FOIP – juga mengabaikan UNCLOS. Amerika tidak menandatangani UNCLOS karena dianggap bertentangan dan membatasi implementasi doktrin strategis kepentingan hegemoninya di laut.

Di bawah Presiden Joe Biden, warna militerisasi kawasan Indo-Pasifik semakin kental dengan dibentuknya kemitraan pakta keamanan antara Amerika, Australia, dan Inggris (AUKUS). Debut awalnya dengan mendeklarasikan akan membantu Australia membangun delapan kapal selam bertenaga nuklir yang memiliki jelajah jauh. Hal ini telah mengabaikan protes dan nilai-nilai yang sebelumnya dianut di kawasan ASEAN sebagai non-proliferasi nuklir.

Dampak kehadiran AUKUS langsung terasa. Negara negara mitra strategis QUAD, termasuk Uni Eropa dan NATO, dapat menerima AUKUS sebagai respons atas perkembangan kekuatan strategis RRC dan Rusia di kawasan Indo-Pasifik. Beberapa program di kawasan meliputi kerja sama interoperabilitas mobilisasi arsenal tempur, peningkatan kapasitas dan kekuatan militer dalam bidang-bidang tertentu seperti keamanan siber, serta peningkatan teknologi maupun patroli bersama.

Perkembangan ini tidak lepas dari situasi yang terjadi di Ukraina. Amerika, Uni Eropa, dan NATO sedang terlibat proxy perang dengan Rusia di Ukraina. Perang yang telah berlangsung enam bulan tidak menunjukkan tanda-tanda melemahnya kekuatan ekonomi Rusia untuk membiayai perang. Sanksi ekonomi, termasuk enam paket sanksi dari Uni Eropa, tidak efektif mengendurkan kemampuan operasional dan logistik pasukan Presiden Putin.

Dalam konteks ini, sekutu NATO menganggap RRC sebagai mitra dagang utama Rusia sebagai salah satu pihak yang patut dipersalahkan. Untuk memaksa RRC mengikuti kebijakan pengucilan ekonomi Rusia, Amerika sengaja membuka front baru di Taiwan.

Kartu Truf Taiwan

Taiwan di bawah Presiden Tsai Ing-Jen dari Partai Progresif Demokrat. Partai Progresif Demokrat menganut ideologi sebagai negara merdeka, bukan bagian dari satu Cina (one China two systems), yang sebelumnya dianut Partai Kuomintang.

Di sisi lain, dalam Konstitusi RRC, yang dipertegas dalam Buku Putih 2019, dengan eksplisit menyatakan bahwa Tentara Pembebasan RRC (PLA) akan mengalahkan siapapun yang berusaha memisahkan Taiwan dari Cina dan akan menjaga persatuan nasional dengan segala cara.