Akan Ada Pertukaran Informasi Kejahatan Sektor Keuangan Lintas Negara
Pertukaran informasi data keuangan -seperti pajak- lintas negara turut dibahas dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia yang selesai pekan lalu di Bali. Kerja sama ini akan melengkapai Automatic Exchange of Information yang diinisisai Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Menurut G20 Finance Deputy, Wempi Saputra, target dari kerangka perpajakan internasional ini yakni pertukaran informasi untuk mencegahan aliran keuangan gelap. “Kalau ada transaksi keuangan yang mencurigakan, kita tukar informasi,” kata Wempi dalam wawancara khusus dengan Katadata.co.id di sela-sela KTT G20 di Bali.
Saat ini sudah ada 16 negara yang bergabung dalam kerja sama ini, dan akan diundang negara lain. “Masalah transfer pricing, kejahatan sektor keuangan yang lintas negara, termasuk kejahatan terrorism dicapai dalam kategori perpajakan,” ujarnya.
Topik apa saja yang dibahas dalam jalur keuangan G20 yang kerap bersinggungan dengan isu-isu kesehatan? Berikut ini wawancara lengkap Katadata.co.id dengan Wempi Saputra.
Dalam rangkaian KTT G20 ada pertemuan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan. Bagaimana perjalanan finance track ini?
Ada enam agenda finance track. Pertama, exit strategy, kebijakan jangka pendek untuk pulih. Kedua, addressing scarring effect mengatasi luka pandemi jangka menengah dan panjang. Kemudian ada agenda Central Bank Digital Currency; cross border payment, pembayaran lintas negara. Keempat terkait keuangan berkelanjutan. Kelima financial inclusion, inklusi keuangan, dan terakhir terkait dengan perpajakan nasional.
Di luar enam agenda ini, ada finance and health. Ini suatu join antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan untuk kolaborasi mengatasi pandemi di masa depan. Dalam konteks prevention mencegah, preparedness menyiapkan, dan respons.
Finance track itu Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Kira-kira ada 31 rapat sejak Desember 2021 sampai November 2022 dari berbagai level. Dalam konteks ini, hasil utama di bidang kesehatan ada tiga besar.
Pertama, membentuk dana pandemi, pandemic fund. Dulu, di Bank Dunia itu Financial Intermediary Fund (FIF). Jadi trust fund yang disumbang oleh berbagai anggota negara G20 dan non-anggota untuk mengatasi pandemi di masa depan.
Kedua, mengidentifikasi kebutuhan untuk membangun resiliensi sistem kesehatan. Kerja sama Bank Dunia yang mengelola trust fund dan WHO yang menjadi regulator atau pengatur benchmark kebijakan kesehatan dunia. Itu sekarang bersinergi dengan baik.
Ketiga, mengatur koordinasi antara menteri keuangan dan menteri kesehatan di masa depan. Karena kita selama ini mungkin lupa bahwa begitu ada krisis kesehatan tidak punya pattern untuk mengatasi. Kalau krisis keuangan sudah ada.
Ini belum selesai di bawah Presidensi Indonesia. Tapi yang ad hoc-nya kita sebut dengan join finance health taskforce. Warisan dari Italia, dikuatkan dengan Indonesia sehingga ada pandemic fund. Nanti di Presidensi India akan dibentuk yang lebih terstruktur
Sejauh apa kaitan dan dampak sektor kesehatan ke sektor keuangan ini?
Mengatasi pandemi itu satu sisi, mencegah dampak krisis keuangan di sisi yang lain. Di enam agenda finance track, satu dan dua kita melakukan policy route. Kestabilan makro global itu harus dikomunikasikan. Harus ada kebijakan yang harus dikalibrasi dan masing-masing pemain global negara-negara ini harus paham posisinya.
Belum tentu mereka mengikuti kebijakan di negara lain. Kadang kebijakan di bidang makro itu sangat terpengaruh oleh negara besar. Tapi negara besar perlu memberitahu, “Saya akan menaikkan sekian suku bunga, tolong antisipasi.” Nah, policy coordination and communication ini yang kita susun dalam policy notes di Presidensi G20 Indonesia.
Di bidang cross border payment, kalau belanja di ASEAN sudah bisa pakai sistem kita QRIS-nya. Itu capaian di awal, masih ada capaian yang lainnya.
Di bidang sustainable finance, kita berhasil mengeluarkan laporan berisi tiga hal, bagaimana proses transisi menuju ekonomi hijau. Untuk transisi menuju ekonomi hijau harus tahu pattern-nya. Kedua, untuk transisi ekonomi hijau itu butuh dana besar, bagaimana caranya mengakses dana besar? Apa standar global yang harus dipenuhi? Siapa yang bisa memberikan pengajaran capacity building kepada kita untuk belajar menuju ekonomi hijau.
Itu terkait energy transition mechanism, ETM?
Termasuk, hasilnya adalah ETM. Baru yang ketiga adalah bagaimana kebijakan pemerintah bisa memberikan insentif. ETM adalah salah satu showcasing dari transisi ekonomi hijau. Indonesia punya komitmen transisi dari mempensiunkan pembangkit listrik berbahan baku non-renewable kepada yang lebih renewable. Tapi pada saat yang sama juga menghitung dampak sosialnya, kita sebut energy transition mechanism.
Agenda kelima, financial inclusion, bagaimana mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu pengembangan UMKM. Ini termasuk masalah pendanaan, akses pasar, meningkatkan social inclusion, wanita, pemuda di sana. Laporan ini harus kita tindaklanjuti supaya UMKM diakui sebagai pemain global.
