ANALISIS DATA

Pekerja Migran Ikut Memukul Ekonomi RI Saat Pandemi


Muhammad Ahsan Ridhoi

8 September 2020, 18.41

Foto: Katadata

Pekerja Migran Indonesia banyak yang pulang dan terancam gagal berangkat ke negara tujuan. Hal ini berpotensi memperburuk perekonomian Indonesia.


Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada nasib pekerja migran Indonesia (PMI). Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat 176.000 orang dari seluruh negara penempatan pulang ke Tanah Air sampai 31 Agustus 2020.

Kepala BP2MI Benny Ramdhani pada Jumat (4/9) lalu menyatakan, jumlah tersebut didapat dari pendataan di setiap pintu debarkasi pelabuhan dan bandara di Indonesia. “Efek domino Covid-19,” katanya melansir Antara.

Data Kementerian Ketenagakerjaan pada 2018 mencatat 53% PMI bekerja di sektor informal yang berisiko kehilangan pekerjaan ketika terjadi instabilitas ekonomi. Pada penempatan Juli 2020, BP2MI pun masih mencatat 88% bekerja di sektor informal. 

Secara jenis pekerjaan, data BP2MI menyatakan PMI paling banyak bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Rasionya mencapai 88% pada penempatan Juli 2020. Disusul perawat lansia sebesar 8% dan buruh 4%. Sementara tak ada penempatan untuk jenis pekerjaan lain atau nol persen.    

Selain itu, Covid-19 juga membuat penurunan penempatan PMI ke luar negeri. Data BP2MI pada Juli 2020, tercatat tak ada penempatan PMI ke Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan. Padahal ketiganya masuk dalam sepuluh besar negara penerima PMI terbanyak pada 2018-2019.

Pada 2018 dan 2019 masing-masing tercatat 90.671 dan 79.663 PMI bekerja di Malaysia. Di Singapura tercatat 18.324 PMI bekerja pada 2018 dan 19.354 pada 2019. Sementara di Korea Selatan tercatat 6.905 PMI bekerja pada 2018 dan 6.193 pada 2019.

PMI pun terancam tak bisa berangkat ke Negeri Jiran dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini lantaran Departemen Imigrasi Malaysia melarang kunjungan pemegang visa jangka panjang dari negara dengan jumlah kasus Covid-19 lebih dari 150 ribu per 7 September 2020, termasuk dari Indonesia. Visa kerja PMI termasuk ke dalamnya.

Sedangkan, selama ini Malaysia merupakan negara asal remitansi atau kiriman devisa dari PMI terbesar kedua dengan total US$ 641 juta pada kuartal kedua 2020. Di bawah Arab Saudi dengan total US$ 713 juta.

Meski demikian, Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana meminta agar seluruh pihak yang berkepentingan tak terburu menghubungkan kebijakan Malaysia dengan isu menurunnya solidaritas antar negara ASEAN.

“Jangan kemudian kita terburu-buru menganggap ini tindakan tidak bersahabat dari Malaysia,” katanya melansir Kompas.com.

Tersendatnya penempatan PMI ke luar negeri dan potensi hilangnya remitansi bisa memperburuk perekonomian Indonesia yang telah terkontraksi sebesar 5,32% pada kuartal kedua 2020. Rendahnya pertumbuhan ekonomi itu terpengaruh kontraksi konsumsi rumah tangga sebesar 5,51% dan menyumbang 57,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).  

Semakin banyak PMI gagal berangkat bisa menambah angka pengangguran yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2020 sudah bertambah 60 ribu orang menjadi 6,82 juta orang.  Hilangnya remitansi pun bisa berdampak pada penambahan angka kemiskinan. Laporan Bank Dunia bertajuk Pekerja Global Indonesia Antara Peluang dan Risiko yang terbit pada 2017 yang menyatakan, remitansi mengurangi 28% peluang rumah tangga Indonesia jatuh miskin. 

Sedangkan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu memproyeksikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2020 sebesar 9,02% pada skenario sangat berat. Begitupun tingkat kemiskinan mencapai 10,98% pada skenario sangat berat. Peningkatan pengangguran dan kemiskinan berbanding lurus dengan penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat. 

Survei Bank Dunia periode 2013-2014 pun menunjukkan mayoritas PMI laki-laki dan perempuan menggunakan remitansinya untuk memenuhi kebutuhan harian. Rasionya masing-masing 88% dan 77%.  Artinya, selama ini remitansi turut menyumbang tingkat daya beli dan konsumsi rumah tangga dalam negeri. 

Dengan demikian, upaya pemerintah mengungkit daya beli dan konsumsi rumah tangga untuk memperbaiki ekonomi di kuartal ketiga pun akan semakin berat. Terlebih kapasitas fiskal pemerintah  untuk menambah stimulus sudah semakin sempit. 

Hal itu tercermin dari pendapatan negara yang menurun 12,4% per Juli 2020 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya menjadi Rp 922,3 triliun. Sementara belanja negara tumbuh 1,3% menjadi Rp 1.252,4 triliun. Menyebabkan defisit membengkak menjadi Rp 330,2 triliun atau 2,01% terhadap PDB.

Resesi yang ditakutkan terjadi pada kuartal ketiga tahun ini pun semakin dekat. Kecuali, pemerintah fokus menekan Covid-19 dan membuat negara lain percaya lagi menerima Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk PMI.  

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi