ANALISIS DATA

Rentannya Menyelenggarakan Pilkada Saat Pandemi Covid-19


Muhammad Ahsan Ridhoi

11 September 2020, 08.58

Foto:

46 bakal calon kepala daerah dan ratusan petugas KPU serta Bawaslu terinfeksi Covid-19. Berpotensi menciptakan klaster dan menurunkan kualitas Pilkada 2020.


Pesta politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 berpotensi menjadi klaster Covid-19. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mencatat 46 bakal calon di 17 provinsi positif virus corona per 8 September 2020. Mereka usai melakukan tahapan pendaftaran yang berlangsung antara 4-6 September 2020.

Dari hasil olah pemberitaan sejumlah media oleh Tim Data Katadata.co.id, bakal calon terbanyak terinfeksi Covid-19 berasal dari Provinsi Gorontalo, yakni sembilan orang. Disusul Provinsi Kalimantan Selatan (8 orang), Provinsi Sumatera Utara (6 orang), dan Provinsi Sumatera Barat (3 orang).

Klaster Covid-19 Pilkada 2020 juga terlihat dari banyaknya petugas Bawaslu dan KPU yang terinfeksi. Sepanjang Juni-September 2020 tercatat total 233 orang positif dan reaktif Covid-19. Terbanyak dari Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan 96 orang yang terinfeksi setelah mengawasi proses pendaftaran.

Infeksi kepada petugas Bawaslu dan KPU terjadi lantaran beberapa tahapan yang mengharuskan tatap muka telah berlangsung sebelumnya. Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, tahapan itu adalah pencocokan dan penelitian data pemilih (15 Juli-13 Agustus) dan verifikasi faktual calon perseorangan (24 Juni-12 Juli).  

Pernyataan Mendagri Tito Karnavian pada Selasa (8/9) lalu bahwa kedua tahapan tersebut berjalan tanpa klaster Covid-19 pun patut dipertanyakan. “Alhamdulillah sudah selesai dan kita tidak mendengar ada peristiwa penyebaran atau klaster penularan dalam kegiatan yang massif ini,” katanya melansir Detik.com.

Ke depan, masih ada tiga tahapan lain yang rawan penularan virus corona, yakni: pengundian nomor urut pada 24 September 2020; masa kampanye 26 September-5 Desember 2020; dan pemilihan pada 9 Desember 2020.

KPU memang telah membatasi kampanye tatap muka di gedung atau ruangan dengan maksimal 50 orang peserta dan wajib menerapkan protokol Covid-19, seperti termaktub dalam Pasal 58 PKPU Nomor 10 Tahun 2020. Namun, berkaca pada pelanggaran protokol kesehatan saat masa pendaftaran di beberapa daerah seperti di Tangerang Selatan, risiko penularan masih besar.

Lagi pula, pelanggaran bukan barang asing di pemilu. Pada pemilu 2019 lalu, Bawaslu tercatat menerima 15 ribu laporan dugaan pelanggaran pemilu.

KPU pun belum memiliki mekanisme pencoblosan secara remote seperti Korea Selatan yang telah sukses menyelenggarakan pemilu nasional di tengah pandemi Covid-19 pada 15 April lalu. Sementara, 63 dari 261 Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada berada di provinsi yang masuk dalam deretan tingkat kasus virus corona tertinggi nasional, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. 

Di samping itu, partisipasi pemilih pun berpotensi rendah. Hal ini tercermin dari survei Indikator Politik Indonesia pada Juli lalu yang menyatakan 63,1% atau mayoritas masyarakat memandang Pilkada 2020 perlu ditunda. Mereka pun menyatakan tak akan datang ke tempat pemungutan suara atau TPS pada 9 Desember.

Sementara, menurut Direktur Eksekutif Populi Center Usep S. Ahyar kepada Katadata.co.id pada 6 Juli lalu, penurunan partisipasi pemilih bisa menurunkan mutu Pilkada 2020 dan berkorelasi pada degredasi indeks demokrasi Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia pada 2019 masih tergolong cacat dengan 6,48 poin, menurut The Economist Intelligence Unit.

Meski penuh risiko, nampaknya pemerintah tetap akan tetap melaksanakan Pilkada 2020 sesuai jadwal. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana pada Selasa (9/8) menyatakan, “penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampao pandemi berakhir.” Hal ini lantaran tak ada yang bisa memastikan kapan pandemi akan berakhir.

Jokowi pun menekankan agar seluruh peserta Pilkada 2020 dan masyarakat memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. “Sekali lagi kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus dilakukan, ditegakkan, tidak ada tawar menawar,” katanya.

Kemendagri pun telah menyiapkan sanksi bagi pemenang Pilkada yang terbukti melanggar protokol kesehatan. Salah satunya adalah penundaan pelantikan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi